Kolaborasi Serius! Pemerintah & Polda Banten Satukan Barisan Lawan TPPO

RMBANTEN.COM - Raja Media, Serang – Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMIB) bersama Polda Banten memperkuat sinergi untuk menghadapi ancaman migrasi ilegal yang kian mengkhawatirkan. 
 

Komitmen itu ditandai dalam kunjungan kerja Menteri PMIB Abdul Kadir Karding ke Balai Latihan Poliran Polda Banten, Jumat (2/5), yang disambut langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto.
 

Bahaya Migrasi Ilegal Masih Mengintai Banten
 

Dalam pertemuan strategis itu, keduanya sepakat bahwa praktik pengiriman tenaga kerja nonprosedural masih menjadi ancaman serius—terutama di wilayah transit seperti Banten, yang kerap menjadi pintu masuk jaringan pengiriman ilegal ke luar negeri.
 

“Melalui program Polisi Peduli Pengangguran, kami berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tegas Irjen Pol. Suyudi Ario Seto dalam deklarasinya.
 

Kinerja Polda Banten Diapresiasi Menteri
 

Menteri Abdul Kadir memberikan apresiasi atas inisiatif Polda Banten yang bukan hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga turut menciptakan solusi konkret melalui pelatihan keterampilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.
 

“95 persen korban kekerasan dan eksploitasi di luar negeri adalah pekerja ilegal. Program seperti ini sangat penting agar migrasi kerja kita lebih aman dan legal,” ujarnya.
 

1,7 Juta Peluang Kerja Masih Terbuka, tapi...
 

Menteri Abdul Kadir juga mengungkapkan fakta mengejutkan: ada 1,7 juta permintaan kerja dari berbagai negara yang belum terisi. Ironisnya, Indonesia baru mampu mengisi 297 ribu posisi.
 

“Artinya, peluang kerja itu ada. Tapi kesiapan kita yang masih terbatas. Pelatihan, sertifikasi, dan legalitas tenaga kerja harus ditingkatkan,” tandasnya.
 

Banten Punya Peran Strategis Nasional
 

Menutup kunjungannya, Abdul Kadir menekankan bahwa Banten bukan hanya daerah transit, tetapi juga aktor penting dalam strategi nasional migrasi aman dan legal.
 

“Perlu dukungan semua pihak: pemerintah daerah, kepolisian, hingga tokoh masyarakat, agar migrasi kita lebih manusiawi dan berkualitas,” pungkasnya.