Banten

Politik

Parlemen

Hukum

Ekbis

Peristiwa

Keamanan

Nasional

Olahraga

Dunia

Opini

Galeri

Gaya Hidup

Budaya

Pendidikan

Kesehatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Hari Ini Nyoblos! Ini Pesan Ketua DPR RI Terhadap Penyelanggara dan APH: Jurdil dan Netral

Laporan: Raja Media Network
Rabu, 27 November 2024 | 04:16 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. [Foto: Repro]
Ketua DPR RI Puan Maharani. [Foto: Repro]

RMBANTEN.COM - Polkam, Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung  hari ini, Rabu, 27 November 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil).


Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharni dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/11).


Puan berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.


“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” ujar Puan.


Kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, Puan berpesan agar menyelenggarakan Pilkada dengan sebaik-baiknya.


“Pastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujar cucu Proklamator, Soekarno.


Puan meminta semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada besok, Rabu (27/11).


“Masyarakat menaruh harapan besar agar Pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” sebutnya.


Jaga netralitas


Diketahui, peneliti dari Perludem mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 dugan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024. Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat.


Sementara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.


“TNI dan Polri serta ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” ujar Puan.


Puan juga mendorong pasangan calon (Paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.


“Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.


Puan memahami, setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada. Namun, dirinya mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.


“Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” paparnya.


“Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi,” demikian tutup Puan Maharani.rajamedia

Komentar: