Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Ketahanan Pangan dan Energi

RMBANTEN.COM — Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Sejumlah pengamat menilai, meskipun program yang dirancang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.
 

Persoalan distribusi beras, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pemberdayaan ekonomi menjadi sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
 

Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan, keberhasilan program ketahanan pangan dan energi tidak cukup diukur dari ketersediaan komoditas secara nasional. Pemerintah juga perlu memastikan barang dapat dijangkau masyarakat, memiliki kualitas yang baik, dan dikelola secara berkelanjutan.
 

Hal itu disampaikan Herry dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
 

Surplus Beras Belum Menjamin Pemerataan
 

Herry menyoroti klaim surplus beras yang disampaikan Kementerian Pertanian. Menurut dia, surplus secara nasional belum tentu mencerminkan pemerataan pasokan di seluruh wilayah.
 

Ia mempertanyakan masih terjadinya kelangkaan beras di sejumlah daerah meskipun pemerintah menyatakan produksi nasional mencukupi.
 

"Kementerian Pertanian berulang kali menyatakan bahwa kita surplus beras, di atas kertas, iya. Tapi pertanyaannya kenapa masih terjadi kelangkaan di tempat-tempat lain?" kata Herry.
 

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap distribusi dan keterjangkauan pangan. Ketersediaan secara nasional, lanjutnya, harus diikuti kemampuan masyarakat memperoleh komoditas dengan mudah dan harga yang terjangkau.
 

Kelangkaan BBM dan Tekanan Harga
 

Di sektor energi, Herry menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali yang disebut mulai merambat ke Jawa Timur.
 

Ia juga mempertanyakan perubahan peran Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang, menurutnya, sejak 2026 turut menjadi importir minyak. Padahal, lembaga tersebut dikenal memiliki peran dalam pengujian dan pengawasan kualitas BBM.
 

Selain persoalan pasokan, Herry menyoroti inflasi transportasi yang disebut mencapai 4,84 persen serta inflasi makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen.
 

Kedua kelompok pengeluaran tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan mobilitas dan kebutuhan sehari-hari.
 

"Ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi ini perlu ada evaluasi besar," ujar Herry.
 

Koperasi Merah Putih Perlu Perbaikan Mekanisme
 

Kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah juga disampaikan Direktur Eksekutif Infast Bestari, Gede Sandra. Ia menilai sejumlah program memiliki tujuan yang baik, tetapi mekanisme penerapannya perlu disesuaikan.
 

Gede mencontohkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurut dia, program tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, tetapi pendekatan dari atas ke bawah atau top-down perlu dikaji karena koperasi mengandalkan partisipasi anggota.
 

"Jadi niatnya baik, caranya belum pas," kata Gede.
 

Ia menilai pengembangan koperasi perlu bertumpu pada keterlibatan anggota dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha. Gede juga mencontohkan Denmark dan Vietnam sebagai negara yang mengembangkan koperasi dalam berbagai sektor ekonomi.
 

Menurut dia, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional.
 

Evaluasi untuk Tiga Tahun Mendatang
 

Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada perumusan program, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
 

Dalam ketahanan pangan, pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan merata dan harga dapat dijangkau masyarakat. Sementara di sektor energi, ketersediaan BBM dan tata kelola pengawasan kualitas menjadi persoalan yang disorot.
 

Adapun dalam pemberdayaan ekonomi, mekanisme pelaksanaan program koperasi dinilai perlu memberi ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat.
 

Memasuki tiga tahun tersisa masa pemerintahan, evaluasi terhadap pelaksanaan Asta Cita menjadi penting agar program-program prioritas dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 

Keberhasilan kebijakan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh target dan rancangan program, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
 

RMBANTEN.COM — Gancang, Bener, Percaya Kajen.