UKT Selangit Jadi Sorotan DPR! Juliyatmono: Saatnya Kuliah Gratis untuk Rakyat

RMBNTEN.COM — Yogyakarta, Legislator — Fenomena banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) memantik perhatian DPR RI. Salah satu penyebab yang disorot adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai semakin membebani keluarga.
 

Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses, bukan justru menjadi beban ekonomi masyarakat.
 

UKT Dinilai Terlalu Membebani
 

Juliyatmono mengatakan kemampuan ekonomi keluarga tidak bisa diukur hanya dari status pekerjaan orang tua.

Ia mencontohkan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan I hingga III yang tetap kesulitan membiayai pendidikan anak apabila lebih dari satu diterima di perguruan tinggi negeri.
 

"ASN golongan I, II, bahkan III saja, kalau dua anaknya diterima di PTN, itu sangat berat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan atau diskresi agar masyarakat tetap bisa kuliah," ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).
 

Pemerintah Diminta Perkuat Anggaran PTN
 

Menurut Juliyatmono, mahalnya biaya kuliah tidak lepas dari masih terbatasnya dukungan pemerintah terhadap biaya operasional perguruan tinggi negeri.
 

Jika negara mampu menanggung pembiayaan operasional kampus secara lebih besar, maka beban UKT yang ditanggung mahasiswa dapat ditekan.
 

"Kalau pemerintah mampu membiayai operasional perguruan tinggi, tentu biaya kuliah akan jauh lebih murah," katanya.
 

Saatnya Pendidikan Tinggi Gratis
 

Juliyatmono bahkan melontarkan gagasan agar Indonesia mulai mempertimbangkan pendidikan tinggi gratis.
 

Menurutnya, investasi di sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan sumber daya manusia unggul sekaligus menekan angka kemiskinan.
 

"Kalau perlu, sudah saatnya pendidikan tinggi juga digratiskan," tegasnya.
 

Dana Pendidikan 20 Persen Harus Tepat Sasaran
 

Politikus Komisi X DPR itu juga menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN perlu dievaluasi agar lebih banyak menyentuh pembiayaan perguruan tinggi negeri.
 

Ia berharap pembahasan revisi kebijakan pendidikan ke depan mampu menghasilkan formula yang membuat biaya kuliah semakin terjangkau.
 

"Kita akan rumuskan bagaimana alokasi 20 persen anggaran pendidikan itu benar-benar memperkuat operasional perguruan tinggi negeri sehingga UKT bisa diturunkan serendah mungkin," pungkasnya.
 

Menurut Juliyatmono, akses terhadap pendidikan tinggi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, tidak boleh ada mahasiswa yang gagal kuliah hanya karena terkendala biaya.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.