Dosen Komunikasi UPH: Bahas Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet, Sikap Jokowi Tidak Elok!

RMBANTEN.COM - Politik - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program calon presiden terpilih dalam rapat kabinet paripurna, tidak perlu dilakukan dan bukan menjadi tupoksinya, terlebih jika calon malah tidak jadi terpilih. Program itu seharusnya bukan menjadi urusan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing,mengutip laman metrotvnews.com, Senin (26/2).

Diketahui Presiden Jokowi meminta agar program prioritas presiden terpilih diakomodir. Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan program makan siang gratis yang diusulkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut dibahas.

"Program Prabowo-Gibran untuk periode pemerintahan yang akan datang. Bukan program Presiden Joko Widodo. Idealnya yang membahas yang punya program tersebut. Dengan catatan mereka (Prabowo-Gibran) terpilih dan mulai menjabat," ujar Emrus.

Emrus berpandangan lebih jauh, bisa saja ada kesepakatan politik antara Presiden Jokowi dan kubu Prabowo. Namun, menurutnya jika hal itu memang terjadi, seharusnya tidak dibahas dalam rapat paripurna yang dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju.

"Bisa saja ada kesepakatan Prabowo-Gibran dan Jokowi di sisi lain. Bisa saja demikian. Kalaupun (ingin) dibahas sejatinya tertutup. Tidak disampaikan di ruang publik. Masyarakat menilai. Kurang begitu elok," tutur Emrus.

Presiden Jokowi, sambungnya, bukan tim dari paslon Prabowo-Gibran. Sehingga program itu menurutnya dibahas oleh tim pemenangan Prabowo-Gibran atau tim baru yang bertugas mematangkan program itu.

"Jokowi bukan bagian dari tim Prabowo-Gibran. Saya kira dia (presiden) netral. Kalau tim pemenangan sah saja (membahas). Jokowi adalah presiden kita. Presiden rakyat Indonesia. (Program) yang dia bahas dan wujudkan sebaiknya programnya ketika campaign (kampanye) 2019," papar Emrus.

Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah poin dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Salah satunya pentingnya persiapan untuk rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2045 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.

"Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih," ucap Presiden.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyoroti perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi.

"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis," ucapnya.