Bima Arya: Jangan Diacak-acak Lagi! Keserentakan Pemilu Sudah Bikin Enak

RMBANTEN.COM - Jakarta, Pemilukada – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar jangan main bongkar lagi sistem pemilu yang sudah bikin enak. 
 

Menurutnya, keserentakan Pemilu dan Pilkada yang sudah berjalan sekarang ini justru sudah membawa banyak manfaat. Mulai dari perencanaan anggaran yang lebih efisien, sampai penyelarasan program pusat dan daerah.
 

“Padahal hari ini kita sedang menikmati ikhtiar baru dengan dimensi keserentakan. Ada retret kepala daerah, tapi tiba-tiba dibenturkan dengan realita adanya kemungkinan pemisahan lagi,” kata Bima dalam diskusi “Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD”,  dikutip Senin (28/7).
 

Enaknya Kalau Barengan
 

Menurut eks Wali Kota Bogor ini, keserentakan antara pemerintahan pusat dan daerah sudah sangat terasa manfaatnya. Salah satunya saat menyusun APBD yang kini jadi lebih mudah karena siklus perencanaan pusat dan daerah selaras.
 

“Kita bangga bilang, untuk pertama kalinya kita mulai barengan. Enak nih susun APBD-nya, siklus perencanaannya. Mari kita samakan semuanya supaya targetnya juga sama,” ujar Bima dengan antusias.
 

Namun, bila keserentakan ini dipisahkan lagi, ia khawatir akan timbul banyak masalah baru, terutama inkompatibilitas antara agenda lokal dan nasional.
 

“Jangan sampai semuanya diuyak-uyak. Mari kita letakkan semua ini dalam kerangka membangun sistem partai politik dan menjaga kepentingan nasional,” tegasnya.
 

Revisi UU Pemilu Harus Pakai Kepala Dingin
 

Bima juga mengingatkan bahwa revisi UU Pemilu tak bisa dilakukan asal-asalan. Harus ada visi kebangsaan jangka panjang.
 

“Tidak ada sistem politik yang sempurna di dunia ini. Tapi jangan sampai karena beda pendapat kita jadi gagal kelola keberagaman,” tandasnya.
 

Dia menyebut, sistem Pemilu yang disusun seharusnya memperkuat integrasi bangsa, bukan sebaliknya. Plus-minus pasti ada, tapi jangan sampai hanya karena kepentingan jangka pendek malah merusak sistem yang sudah mulai selaras.
 

DPRD Riang Gembira, Oposisi Berduka

 

Soal Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan akibat molornya Pilkada, Bima menyebut reaksi publik terbelah.
 

“Teman-teman DPRD mungkin riang gembira, karena kemungkinan jabatannya diperpanjang. Tapi oposisi kepala daerah bisa jadi berduka cita,” ujarnya sambil senyum kecut.
 

Tapi, ia menegaskan bahwa setiap keputusan politik pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan.
 

“Yang penting, mari kita tarik persoalan ini ke konteks yang lebih besar. Jangan hanya demi kepentingan partisan atau jangka pendek,” pungkas Bima.