Andra Soni Sambut Evaluasi BPKP, APBD 2026 Banten Disisir dari Hulu

RMBANTEN.COM - Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni menyambut terbuka pelaksanaan evaluasi awal perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 

Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Lima sektor prioritas jadi sorotan: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.

 

“Kami menyambut baik BPKP melakukan evaluasi terkait korelasi program pemerintah daerah untuk lima sektor itu,” ujar Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (27/2/2026).
 

Sinkronisasi Pusat–Daerah Jadi Kunci
 

Menurut Andra, evaluasi eksternal penting untuk memastikan program daerah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penyusunan APBD 2026.
 

Sebagai kepala daerah, ia mengaku membutuhkan “kaca pembesar” dari pihak independen untuk melihat efektivitas perencanaan.
 

“Harus ada keselarasan antara program pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja 2026,” tegasnya.
 

Tak hanya itu, ia menekankan program yang disusun juga harus inline dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
 

OPD Diminta Kooperatif
 

Andra Soni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak defensif, tetapi proaktif.
 

“Saya minta seluruh OPD menyerahkan data secara lengkap. Data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik,” ujarnya.
 

Pesannya jelas: BPKP hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu memperkuat kualitas perencanaan.
 

BPKP: Ini Evaluasi, Bukan Audit
 

Kepala BPKP Perwakilan Banten, Rusdy Sofyan, menegaskan kegiatan ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk memberi masukan perbaikan dalam penyusunan anggaran.
 

“Kami akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Ini bukan audit, tetapi evaluasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan,” jelasnya.
 

Jika ditemukan ketidaktepatan antara output dan outcome yang berpotensi menghambat capaian program, BPKP akan menyampaikannya sebagai rekomendasi.
 

Fokus Quick Wins Nasional
 

Lima sektor yang menjadi objek evaluasi disebut sebagai prioritas nasional dengan target hasil cepat (quick wins).
 

Proses dimulai dari pengumpulan informasi awal, termasuk asersi manajemen terkait jumlah dan rincian program pada masing-masing sektor.
 

Program-program tersebut akan diuji kesesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD, lalu dianalisis efektivitas serta efisiensinya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.
 

“Proses ini membutuhkan waktu karena diawali dengan pengumpulan informasi, pengujian, hingga analisis mendalam terhadap kegiatan,” pungkas Rusdy.
 

Di Banten, pesan politiknya terang: APBD 2026 harus presisi. Bukan sekadar habis terserap, tapi benar-benar berdampak.
 

Sumber: bantenprov.go.id