Andra Soni Pastikan Perubahan APBD 2025 Bisa Dipertanggungjawabkan

RMBANTEN.COM - Serang, Pemprov — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjaga tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. 
 

Dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Banten disebut selalu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten.
 

"Termasuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Provinsi Banten agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya," kata Andra Soni, usai menerima kunjungan Kepala BPKP Banten, Rusdy Sofyan, di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (3/6/2025).
 

Dalam pertemuan itu, Gubernur mengaku menerima banyak saran dan masukan strategis dari BPKP guna memperbaiki desain perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dinilai sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.
 

“Tadi kita banyak berdiskusi dengan BPKP terkait dengan perencanaan penganggaran untuk pembangunan di Provinsi Banten, utamanya untuk di Perubahan APBD 2025,” ungkapnya.
 

Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal
 

Andra menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan BPKP sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam memperbaiki kualitas tata kelola. Tak hanya dari sisi substansi, namun juga dari aspek dokumentasi dan pertanggungjawaban publik.
 

“Segera akan kita tindak lanjuti. Karena ini penting agar yang dilakukan nanti bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya,” ujarnya.
 

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang maksimal, baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun lembaga pengawas eksternal. 

 

"Kami akan terus maksimalkan peran APIP dan lembaga pengawas lainnya,” ujar Andra.
 

BPKP: Sinkronisasi Program Harus Ditingkatkan
 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, menyampaikan bahwa secara umum perencanaan penganggaran Pemprov Banten sudah berada pada jalur yang benar. Namun ia mencatat beberapa catatan penting yang perlu diperkuat.
 

“Hanya saja ada beberapa desain perencanaan yang harus ditingkatkan kualitasnya supaya program kegiatan itu sinkron dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur Banten,” ujarnya.
 

Rusdy menegaskan bahwa BPKP akan fokus mendorong sinkronisasi antara program daerah dengan kebijakan nasional agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai aturan hukum.
 

“Sehingga belanjanya bisa maksimal dan sesuai aturan perundang-undangan,” pungkasnya.
 

Sumber: bantenprov.go.id