18 Kepala Daerah Terjaring OTT, Tito: Introspeksi Sebelum Terlambat!

RMBANTEN.COM – Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi alarm bagi para pemimpin daerah untuk melakukan introspeksi.
 

Peringatan itu disampaikan Tito menyusul bertambahnya jumlah kepala daerah yang terjerat OTT KPK menjadi 18 orang, dengan kasus terbaru menimpa Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
 

"Saya minta kepala daerah juga introspeksi agar jangan sampai bermain-main. Nanti kena lagi yang lain-lain. Kita nggak bisa cegah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
 

BACA JUGA

Kepala Daerah DIingatkan Wamendagri: Jangan PHK PPPK karena Krisis Anggaran!

Akar Korupsi Kepala Daerah Dibongkar Tito, Ini Biang Keroknya!

Ara dan Tito Gebrak Daerah, Rumah Subsidi MBR Wajib Bebas BPHTB dan PBG

Integritas Sudah Dibina
 

Tito menegaskan, pemerintah pusat selama ini terus melakukan pembinaan terhadap kepala daerah melalui berbagai program penguatan integritas.
 

Berbagai lembaga seperti KPK, Ombudsman, Kementerian Agama, hingga program budaya kerja BerAKHLAK dilibatkan untuk membangun karakter dan etika para kepala daerah.
 

Namun, menurut Tito, semua pembinaan tersebut pada akhirnya kembali kepada integritas masing-masing individu.
 

"Kami membina mereka, memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas. Tapi semua kembali kepada individu orang masing-masing," ujarnya.
 

Tak Mungkin Diawasi 24 Jam
 

Mendagri mengakui pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi seluruh kepala daerah setiap waktu.
 

Menurutnya, penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi merupakan pilihan individu yang sulit dicegah apabila yang bersangkutan memang berniat melanggar hukum.
 

"Kami tidak bisa mengawasi mereka 24 jam, tujuh hari seminggu, 365 hari. Kalau memang dasarnya mau menyimpang, ya kita juga tidak bisa atasi," tegas Tito.

Kemendagri Gandeng KPK Keliling Daerah
 

Sebagai langkah pencegahan, Kemendagri bersama KPK akan melakukan kunjungan ke 10 wilayah di Indonesia mulai pekan depan.
 

Program tersebut bertujuan menginventarisasi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi memicu penyimpangan.
 

Kunjungan akan dipimpin secara bergantian oleh Ketua KPK, jajaran deputi KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta pejabat Kemendagri lainnya.
 

"Kami akan keliling ke 10 titik. Semua persoalan teknis yang sudah kami inventarisasi akan dibahas sebagai upaya mencegah penyimpangan oleh kepala daerah," jelas Tito.
 

OTT Jadi Pengingat
 

Tito berharap rentetan OTT yang menjerat sejumlah kepala daerah menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin daerah di Indonesia.
 

Ia menegaskan, kewenangan yang diberikan negara harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.