Timwas Haji DPR Temukan Kamar Jamaah Over Kapasitas!

RMBANTEN.COM — Makkah, Legislator — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 mulai menyoroti persoalan kepadatan kamar jemaah Indonesia di Makkah.
 

Temuan itu muncul saat Timwas melakukan inspeksi langsung ke Hotel 502 Safwat Alshuruq di kawasan Raudhah, Jumat (22/5/2026).
 

Dalam sidak tersebut, DPR menemukan indikasi adanya kamar yang ditempati lima jemaah, padahal kesepakatan awal hanya empat orang per kamar.
 

Situasi ini langsung menjadi perhatian serius karena dinilai bisa mengganggu kenyamanan dan kondisi fisik jemaah selama menjalankan ibadah haji.
 

DPR Temukan Kamar Diisi Lima Jemaah
 

Anggota Timwas Haji DPR RI Sri Wulan mengatakan hotel tersebut menjadi salah satu titik pemantauan pelayanan akomodasi jemaah Indonesia di Makkah.
 

Menurutnya, persoalan kapasitas kamar tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan haji.
 

“Kami melihat ada kamar yang diisi lima orang, sementara kesepakatan awalnya empat orang,” ujar politisi Fraksi NasDem itu.
 

Sri Wulan menegaskan kondisi tersebut harus segera dievaluasi agar tidak terjadi di kamar-kamar lain.
 

Kenyamanan Jemaah Jadi Sorotan
 

Timwas menilai kepadatan kamar bisa berdampak serius terhadap kondisi kesehatan jemaah, terutama di tengah cuaca panas ekstrem dan padatnya aktivitas ibadah di Tanah Suci.
 

Jemaah, kata Sri Wulan, membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kondisi fisik tetap terjaga menjelang fase puncak haji.
 

Menurutnya, kualitas akomodasi bukan sekadar soal fasilitas hotel, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan jemaah selama beribadah.
 

“Menjelang puncak haji, kebutuhan pemulihan fisik jemaah semakin penting,” katanya.
 

Timwas Minta Verifikasi Segera
 

Meski belum memperoleh data pasti soal jumlah kamar yang kelebihan kapasitas, DPR meminta penyelenggara haji segera melakukan verifikasi dan pengawasan menyeluruh.
 

Timwas ingin memastikan standar pelayanan yang sudah disepakati benar-benar diterapkan di lapangan.
 

Pengawasan langsung ke hotel-hotel jemaah pun dipastikan akan terus dilakukan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
 

DPR Tak Mau Pelayanan Hanya Bagus di Atas Kertas
 

Sri Wulan menegaskan pengawasan DPR bukan sekadar formalitas administrasi.
 

Menurutnya, pelayanan haji harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para jemaah, bukan hanya terlihat baik dalam laporan.
 

“Pengawasan ini penting supaya pelayanan kepada jemaah tetap sesuai komitmen dan standar yang sudah disepakati,” tegasnya.
 

Temuan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan penyelenggaraan haji 2026 akan berlangsung ketat, terutama menyangkut kenyamanan dan perlindungan jemaah Indonesia di Tanah Suci.