Sekjen PDIP: Joget-joget Gemoy Menegaskan Prabowo Tidak Bisa Blusukan Seperti Jokowi
RMBanten.com - Polhukam - Joget Gemoy yang tengah diviralkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disindir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat safari politik di Banten, Minggu 10 Desember 2023.
Menurut Hasto, gaya kampanye Joko Widodo (Jokowi) dulu dengan apa yang dilakukan Prabowo saat ini jauh berbeda.
Kata Hasto, jika dulu Jokowi menggemborkan blusukan. Pada kampanye Prabowo, hanya joget-jogetan saja.
"Ketika saya tanya anak ranting gimana jogetannya itu mah membuktikan bahwa beliau (Prabowo) bukan Pak Jokowi, itu ucapan anak ranting PDIP,” ujar hasto.
Joget Gemoy, kata Hasto, mengambarkan bahwa Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi.
"Sehingga joget - joget gemoy gemoyan itu justru untuk mengaburkan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi seperti blusukan itu memang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo karena ditampilkan seperti itu,”ucapnya.
Menyinggung balik soal komentar dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid yang menuding bahwa kandidat calon presiden dan wakil presiden lain tidak punya gagasan dan hanya bisa jalan-jalan saja.
Hasto menegaskan, bahwa safari politik yang dilakukan pihaknya adalah untuk menjemput berbagai persoalan rakyat di daerah. Seorang pemimpin, kata Hasto, harus dapat memahami apa yang jadi masalah di masyarakat.
"Kita datang memahami persoalan rakyat, bagi yang tidak memahami persoalan rakyat hanya joget jogetan tari tarian," ujarnya.
"Yang memahami persoalan rakyat memang harus datang karena ini mata karakter kepemimpinan yang dibangun PDIP termasuk PPP, Perindo dan Hanura maka turun ke bawah itu karakter seorang pemimpin menghadirkan kebijakan di pintu pintu rakyat,” demikian tutup Hasto.
Keamanan 6 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Banten | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu