Sachrudin Tegaskan Program Pemkot Tangerang Selaras dengan Kebijakan Prabowo

RMBANTEN.COM — Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
 

Hal itu disampaikan Wali Kota Tangerang Sachrudin usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada momentum HUT ke-81 RI, Jumat (14/8/2026).
 

Dorong Program Nasional Dirasakan Masyarakat
 

Sachrudin mengatakan, pidato kenegaraan menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat perjuangan kemerdekaan, terutama melalui upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 

Ia menilai sejumlah program yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, perlu terus didukung agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
 

“Intinya bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan para bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang kita dengarkan dari Pak Presiden, kaitannya dengan MBG, kemudian Sekolah Rakyat yang begitu besar perannya,” ujar Sachrudin.
 

Program Daerah Diselaraskan dengan Pusat
 

Menurut Sachrudin, Pemkot Tangerang akan terus berupaya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebijakan Presiden Prabowo.
 

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat saling memperkuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

“Tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Presiden Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
 

DPRD Soroti Pentingnya Regulasi
 

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana menilai pidato kenegaraan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
 

Menurut Andri, pemerintah daerah perlu merespons arah kebijakan nasional melalui penyusunan program dan regulasi yang mampu mendukung percepatan pembangunan.
 

Ia menilai perlu ada kerangka kerja yang linier antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
 

“Yang paling penting yang harus kita soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi yang selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di daerah,” ujar Andri.
 

APBD Harus Kembali ke Masyarakat
 

Andri juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
 

Menurutnya, anggaran daerah harus dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
 

“Pentingnya penguatan jaring pengaman sosial melalui berbagai program yang dijalankan perangkat daerah,” katanya.
 

Di bidang kesehatan, Andri menyebut Kota Tangerang telah memiliki capaian yang cukup baik melalui berbagai program jaminan kesehatan.
 

Ia berharap arah pembangunan nasional yang disampaikan dalam pidato kenegaraan dapat diterjemahkan pemerintah daerah menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan masyarakat.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.