Rakor dengan Komisi I DPR, Panglima TNI Sebut Kompleksitas Pilkada Lebih Tinggi dari Pilpres

RMBANTEN.COM - Polkam, Jakarta -  Dalam rangkan mensuksekan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 agar berjalan dengan aman tertib dan lancar, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu membantu pemerintah dan Polri.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/11).

"Tahapannya telah dimulai pada akhir Agustus dan akan berakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Pilkada tahun ini akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota,” ujar Jenderal Agus.

Dikatakan Jenderal Agus, Pilkada serentak tahun 2024 diikuti lebih dari 1000 pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Dari semua itu, kata Panglima TNI, terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah dan dua orang perwira pertama dan satu orang tamtama TNI.

Saat  jeda istirahat rapat kerja, Jenderal Agus pun mengklarifikasi pernyataannya soal calon kepala daerah berstatus prajurit TNI aktif di Pilkada serentak 2025.

Menurut Panglima, maksud pernyataan “Prajurit Aktif” tersebut adalah anggota TNI yang mengundurkan diri sebelum memasuki masa pensiun dinas berdasarkan usia.

"Sudah mengundurkan diri, karena kan kalau prajurit aktif kan enggak boleh ikut politik praktis. Itu kan komitmennya untuk netralitas saja gitu,” ujarnya.

Jenderal Agus menegaskan, dengan dinamika Pilkada yang terjadi, TNI mempunyai komitmen netral. Dinamika inilah yang membuat Pilkada serentak 2024 lebih kompleks daripada Pilpres.

“Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada. Situasi menjelang Pilkada serentak sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis sehingga menyebabkan Pilkada serentak ke depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilpres,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam pilkada tahun ini, kata Panglima, TNI telah melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama menganalisis potensi kerawanan yang akan dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu yang belum mendapat perhatian bagi TNI.

“

Dari catatan sintel (staf intelijen) TNI, TNI akan dan telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan, mulai dari tinggi sampai dengan sedang. Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat empat provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi,” tandasnya.