Program Food Estate Disebut Gagal, Ini Respon Istana

RMBanten.com - Jakarta - Istana merespon program  food estate atau lumbung pangan yang dibuat untuk merespons krisis pangan disebut gagal.

Diketahui program food estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi isu yang disebut dalam debat calon wakil presiden (cawapres), Minggu malam (21/1).

Baik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maupun Cawapres nomor 3 Mahfud MD kompak menyampaikan program itu dinilai gagal.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut perlu ada evaluasi dan penyempurnaan terhadap program itu.

"Dalam implementasinya tentu perlu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan itu terus berjalan supaya apa yang menjadi cita-cita, menjadi tujuan, dari kebijakan itu tercapai," ujarnya.

Ari menambahkan tujuan dari food estate adalah untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Sehingga pemerintah tidak perlu impor.

"Tujuannya adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah. Sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi," ungkap Ari.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan penghentian program food estate. Sebab, program tersebut terbukti memberi dampak buruk bagi lingkungan.

Pernyataan itu disampaikanCak Imin dalam debat cawapres di Senayan, Minggu malam (21/1).

"Food estate mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu

Ketua Umum PKB itu menyebut, pemberian lahan yang dapat digarap petani seharusnya diutamakan. Apalagi, ada fakta terkait penguasaan lahan ugal-ugalan yang dilakukan orang-orang tertentu.
 
Cak Imin mengatakan sensus 10 tahun terakhir ada 16 juta rumah tangga petani yang memiliki hanya segelintir tanah. Seharusnya, petani tersebut mendapat banyak tanah untuk digarap.

"Sementara ada orang yang memiliki tanah 500 ribu hektare diberikan kepadanya," kata Cak Imin.

Sementara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan program food estate sudah gagal dan merusak lingkungan di Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah mengabaikan keberadaan alam dalam mengelola pembangunan industri.