Muhammadiyah Dukung Prabowo Tegakkan Konstitusi dan Hukum

RMBANTEN.COM — Yogyakarta — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menegakkan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Dukungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk mendorong terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, kepemimpinan nasional harus senantiasa berjalan berdasarkan konstitusi dan menjalankan kewajiban konstitusional.
 

"Muhammadiyah memandang bahwa kepemimpinan nasional harus senantiasa berdiri tegak di atas konstitusi dan menjalankan kewajiban konstitusional," ujar Haedar dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
 

Haedar berharap Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia mewujudkan Asta Cita menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh institusi negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI dan Polri. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghindari segmentasi sektoral yang berpotensi mengancam integrasi nasional.
 

Tanwir dan Milad ke-114 Digelar di Palu
 

Dalam kesempatan tersebut, Haedar mengumumkan PP Muhammadiyah akan menyelenggarakan Tanwir dan Milad ke-114 pada 13–15 November 2026 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
 

Agenda besar tersebut mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” dan dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
 

Melalui agenda ini, Muhammadiyah ingin memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus mendorong persatuan di tengah dinamika kehidupan politik dan sosial masyarakat.
 

Persatuan sebagai Modal Kemajuan Bangsa
 

Haedar menjelaskan, persatuan merupakan modal strategis bagi kemajuan Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah berkomitmen terus memberikan kontribusi melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
 

Ia mengingatkan bahwa dinamika politik yang diwarnai ambisi berlebihan dapat merusak kohesivitas bangsa. Perbedaan kepentingan dalam demokrasi, menurutnya, merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh berkembang menjadi pertentangan yang mengancam keutuhan nasional.
 

“Persatuan bangsa ini harus terus kita rawat. Perbedaan kepentingan dalam demokrasi itu wajar, tetapi jangan sampai menjadi pertentangan yang merusak keutuhan,” tegasnya.
 

Selain persatuan, Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya keteraturan sosial (social order) melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan objektif.
 

Haedar menilai etika kolektif harus menjadi landasan bagi para elite maupun seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 

Bahaya Hoaks dan Kebencian di Media Sosial
 

Di tengah perkembangan teknologi digital, Haedar turut mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
 

Ia menyayangkan maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan permusuhan di ruang digital. Padahal, media sosial semestinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang produktif untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, informasi yang benar, dan kebajikan.
 

Menurut Haedar, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk membedakan informasi yang benar dan salah, serta memahami batas kepantasan dalam menyampaikan pendapat.
 

“Kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab dan kesadaran untuk membedakan hal yang benar dan salah, serta pantas dan tidak pantas,” pungkasnya.
 

Penegasan Muhammadiyah tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan kehidupan berbangsa tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga konstitusi, persatuan, etika sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.