Pembahasan RPJMD Cilegon 2025–2029, DPRD Warning Pemkot soal Efisiensi Anggaran!

RMBANTEN.COM - Cilegon, Dewan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar pembahasan intensif draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2025–2029, Senin (23/6/2025). 
 

Kegiatan berlangsung di Aula DPRD Kota Cilegon, dihadiri langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta para Kepala OPD.
 

Forum Dua Arah: Pemerintah Dengar, Dewan Bicara Tegas
 

Wali Kota Robinsar menyambut positif forum pembahasan yang disebutnya berlangsung dalam semangat terbuka. Menurutnya, dinamika diskusi yang diselingi kritik membangun menjadi cermin kedewasaan berdemokrasi antara legislatif dan eksekutif.
 

“Intinya saya senang. Apresiasi karena pembahasan ini menghadirkan dialog dua arah. Masukan-masukan dari Dewan sangat berharga,” ujar Robinsar kepada awak media.
 

Robinsar juga menyebut, usulan strategis dari DPRD akan diteruskan hingga ke level Pemerintah Provinsi Banten, sebagai bagian dari sinergi pembangunan antarwilayah.
 

“Insyaallah, usulan yang baik akan kami dorong ke Provinsi,” imbuhnya.

 

Sokhidin Soroti Efisiensi APBN dan Potensi PAD
 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengingatkan pemerintah kota untuk tidak bergantung pada dana transfer pusat, menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi fiskal.
 

“Kenapa kita harus genit soal PAD? Karena transfer dari pusat pasti akan berkurang. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Sokhidin.
 

Dirinya menekankan bahwa RPJMD Cilegon lima tahun ke depan harus menyasar pada penguatan kemandirian fiskal, salah satunya dengan menggali potensi-potensi baru sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 

RPJMD Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Kompas Kota
 

Draft RPJMD 2025–2029 ini menjadi dokumen strategis yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cilegon selama lima tahun ke depan. Sorotan terhadap sektor fiskal, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi bagian dari pembahasan menyeluruh.
 

DPRD memastikan, RPJMD yang disahkan kelak bukan sekadar formalitas, tetapi kompas strategis untuk menjawab tantangan zaman—dari fluktuasi ekonomi nasional, urbanisasi, hingga transisi energi.