Langka Gas Melon LPG 3 Kg, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Atasi

RMBANTEN.COM - Parlemen, 4 Februari 2025 - Komisi VII DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap sulitnya masyarakat mendapatkan gas melon sejak diterapkannya kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.

 

Atas dasar itu, Komisi VII mendesak Pemerintahsegera mengatasi kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah menjelang Ramadan. 
 

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Meitri Citra Wardani, dalam keterangan pers, Senin (3/2).
 

"Secara prinsip, kami memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini memastikan harga jual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah demi melindungi konsumen, khususnya rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ujar Meitri.
 

Kuota Subsidi LPG 3 Kg 2025 Turun
 

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan kuota subsidi LPG 3 kg untuk tahun 2025, yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
 

"Pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sedangkan kuota tahun ini hanya 407.555 metrik ton. Penyesuaian kuota ini berdampak pada masyarakat dan memicu keluhan yang belakangan muncul. Karena itu, DPR mendorong agar proses transisi ini tidak berlangsung lama serta meminta pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas di tingkat pengecer sebelum Ramadan tiba, mengingat potensi peningkatan permintaan energi," tegasnya.
 

Fasilitasi Pendaftaran Pengecer sebagai Pangkalan Resmi
 

Meitri, yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, menekankan bahwa warung pengecer gas melon memiliki peran penting dalam distribusi LPG 3 kg di masyarakat. Selain mudah dijangkau, pengecer juga membantu mencegah antrean panjang di pangkalan resmi.
 

"Pemerintah harus proaktif ‘menjemput bola’ dengan mendorong warung pengecer agar segera terdaftar sebagai pangkalan resmi. Proses pendaftaran mereka sebagai mitra penyalur perlu difasilitasi dan dikawal secara langsung jika diperlukan, untuk mengatasi potensi hambatan teknis maupun administratif di lapangan," pungkasnya.
 

Dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, DPR meminta pemerintah memastikan pasokan LPG 3 kg tetap stabil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan energi utama ini.