Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Komisi VII DPR Soroti Hambatan Pariwisata & Infrastruktur Banten

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:24 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat pertemuan Komisi VII dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, di Serang, Banten, Kamis (15/1/2026). - Humas DPR -
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat pertemuan Komisi VII dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, di Serang, Banten, Kamis (15/1/2026). - Humas DPR -

RMBANTEN.COM - Serang, Kunker - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai Provinsi Banten memiliki potensi luar biasa di sektor industri, pariwisata, dan UMKM. Namun, potensi tersebut dibayangi tantangan besar, terutama terkait tata ruang, perizinan, dan infrastruktur yang belum memadai.
 

"Potensinya sangat besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Tata ruang harus memiliki grand design yang jelas. Jangan menunggu masalah terjadi baru diperbaiki," ujar Evita usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kamis (15/1/2026).
 

Ia juga mendorong dilakukannya audit tata ruang secara nasional, khususnya di kawasan industri, pertambangan, dan pariwisata, menyusul pemberitaan soal pencemaran di destinasi wisata Banten.
 

Soroti Infrastruktur yang 'Tinggal Janji', Contohkan KEK Tanjung Lesung
 

Evita menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar pembangunan tak berjalan parsial. Ia menyoroti persoalan aksesibilitas dan infrastruktur yang belum terealisasi, seperti yang terjadi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
 

“Investor sudah masuk, tapi jalan tol yang dijanjikan belum ada. Ini tentu mengecewakan dan menghambat perkembangan kawasan ekonomi kreatif serta industri pariwisata Banten,” tambah politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
 

Ia juga mendorong reformasi keamanan dan keselamatan pariwisata, khususnya wisata bahari dan pegunungan, mengingat masih tingginya angka kecelakaan di bidang tersebut.
 

Wagub Banten Akui Masalah Tata Ruang
 

Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menyambut baik kunjungan dan berbagai masukan dari Komisi VII DPR. Ia mengakui pentingnya pemisahan kawasan industri dan kawasan wisata.
 

"Kawasan wisata harus ramah lingkungan. Tidak mungkin kawasan wisata bercampur dengan kawasan industri. Wisatawan, apalagi orang asing, tidak mau jika ada polusi, asap, atau limbah," jelas Dimyati.
 

Politisi PKS ini juga mengakui tata ruang di Indonesia secara umum dinilai masih semrawut, tak hanya di Banten. Perencanaan tata ruang wilayah yang baik, menurutnya, menjadi kunci agar pembangunan berbagai kawasan bisa berjalan tertib dan berkelanjutan.rajamedia

Komentar: