Golput Tinggi! Komisi II DPR RI Serukan Evaluasi Pilkada Serentak
RMBANTEN.COM - Parlemen, Jakarta - Gelaran Pilkada Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan. Walaupun dinilia aman dan berlangsung baik, namun disisi lain Komisi II DPR RI menemukan angka partisipasi yang tidak mencoblos (Golput) cukup tinggi.
Atas dadsar itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput).
"Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat," ujar Rifqinizamy dalam keterangannya dikutip Minggu (1/12).
Menurut Rifqinizamy, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali.
"Termasuk yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif," ujarnya.
“Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam untuk melihat sejauh mana berpengaruh terhadap dukungan publik dalam kontestasi pilkada,” ungkap Rifqi sapaan akrabnya.
Komisi II DPR yang menjadi mitra kerja penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menjadwalkan untuk menggelar rapat untuk membahas hasil dan evaluasi gelaran Pilkada Serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum mencatat sejumlah fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada gelaran Pilkada Serentak 2024.
Salah satunya, Jakarta yang nyaris hanya sebagian pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Tercatat, daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta adalah 8.214.007 jiwa, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 4,3 juta.
"Angka golput di Jakarta mencapai 46,95 persen, sekaligus mencatatkan rekor sebagai golput tertinggi sepanjang sejarah pilkada di Jakarta," jelas Rifqi.
Gaya Hidup | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Pendidikan | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu