DPR Akan Panggil Panglima TNI Soal Insiden Ledakan Amunisi di Garut

RMBANTEN.COM - Jakarta, Parlemen — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak tinggal diam menanggapi tragedi ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang pada Senin, 12 Mei 2025. 
 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajaran untuk memberikan klarifikasi atas peristiwa memilukan tersebut.

 

"Kenapa itu terjadi, tentu nanti Komisi I harus memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (15/5/2025).

 

Pemusnahan Amunisi Berujung Petaka
 

Insiden itu terjadi di kawasan Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Saat itu, TNI tengah melakukan kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Namun naas, ledakan hebat terjadi dan merenggut nyawa empat personel TNI AD serta sembilan warga sipil.
 

Pihak TNI menyebut, sebagian warga sipil yang tewas diduga adalah pemulung yang mencoba mengumpulkan sisa logam dari lokasi pemusnahan pasca-ledakan awal. Mereka berada terlalu dekat dengan lokasi yang seharusnya steril.
 

Puan: Evaluasi Total, Jangan Libatkan Warga Sipil Lagi!
 

Puan menegaskan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar tragedi serupa tak terulang. Ia juga mengingatkan agar pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan militer berisiko tinggi tidak terjadi lagi.

 

"Harus dievaluasi kenapa itu terjadi. Lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," tegasnya.
 

Daftar Korban: Dua Perwira, Dua Bintara, dan Warga Sipil
 

Dalam kejadian itu, korban jiwa dari unsur TNI terdiri dari dua perwira dan dua bintara. Sementara korban sipil mencapai sembilan orang. Pemerintah dan DPR menaruh perhatian serius terhadap penanganan insiden dan proses investigasi lanjutan.
 

Komisi I DPR dijadwalkan menggelar rapat khusus pekan depan untuk memanggil pihak TNI. DPR ingin memastikan bahwa prosedur keamanan dan pelibatan warga dalam aktivitas militer dievaluasi total.

 

"Kita ingin tahu: SOP-nya bagaimana? Apakah ada kelalaian? Ini soal nyawa rakyat dan prajurit," ujar salah satu anggota Komisi I DPR saat dikonfirmasi secara terpisah.