Ara Siapkan 2.000 Rusun untuk Rakyat, Tanah Negara dan Dana CSR Jadi Andalan

RMBANTEN.COM — Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan terobosan baru dalam penyediaan hunian perkotaan. Sebanyak 2.000 unit rumah susun (rusun) direncanakan dibangun di Jakarta dan Bandung dengan memanfaatkan aset milik negara serta dukungan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan proyek tersebut akan dibangun tanpa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan memanfaatkan lahan negara, sementara pembiayaan pembangunan didukung melalui program CSR PT Astra International.
 

"Kami menggunakan tanah negara, tetapi pembangunan dilakukan dengan dukungan dana CSR Astra," kata Maruarar Sirait, Rabu (17/6/2026).
 

Kiaracondong Disiapkan untuk 1.000 Rusun
 

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan pihaknya segera meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung.
 

Lahan tersebut berada di kawasan Kiaracondong dan direncanakan menjadi lokasi pembangunan 1.000 unit rumah susun.

Ara menyebut proses persiapan tengah berjalan dan pemerintah berharap proyek tersebut bisa segera memasuki tahap perencanaan teknis hingga konstruksi.
 

"Saya akan ke Bandung untuk melihat langsung tanah milik PT KAI yang akan digunakan untuk pembangunan rusun," ujarnya.
 

Tanah Abang Jadi Prioritas di Jakarta
 

Selain Bandung, proyek serupa juga akan dibangun di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 

Menurut Ara, status lahan di lokasi tersebut telah dipastikan sebagai aset negara sehingga tidak menghadapi kendala dari sisi kepemilikan.
 

Pemerintah saat ini mulai menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk desain bangunan dan perencanaan konstruksi agar proyek dapat segera dijalankan.
 

"Lokasi Tanah Abang sudah dipastikan merupakan aset milik negara. Sekarang kami siapkan desain dan berbagai kebutuhan lainnya agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.
 

Skema Kreatif Kurangi Beban APBN
 

Ara menjelaskan, proyek ini menjadi contoh pemanfaatan aset negara melalui skema pembiayaan kreatif.
 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa membebani keuangan negara secara penuh.
 

Dengan memanfaatkan dana CSR, pembangunan rumah susun tetap dapat berjalan meski ruang fiskal pemerintah terbatas.
 

"Kami ingin aset negara bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat melalui kolaborasi yang sehat dan produktif," ujarnya.
 

Target Dimulai Tahun Ini
 

Kementerian PKP menargetkan pembangunan masing-masing 1.000 unit rumah susun di Tanah Abang dan Kiaracondong dapat mulai berjalan pada tahun ini.
 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat perkotaan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum digunakan secara maksimal.
 

Jika terealisasi sesuai rencana, sebanyak 2.000 unit rumah susun baru akan menambah pasokan hunian di dua kota besar yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan tempat tinggal.