Ara Gaspol Bereskan Tata Kelola! Anggaran PKP Rp12,2 Triliun Dikawal Ketat BPK

RMBANTEN.COM — Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tak mau main-main mengelola lonjakan anggaran tahun 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait langsung menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat tata kelola sekaligus memastikan seluruh program perumahan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
 

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/7), menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari KUR Perumahan, BSPS, hingga pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.
 

Anggaran Melonjak, Tanggung Jawab Ikut Membesar
 

Menteri yang akrab disapa Ara mengungkapkan, anggaran Kementerian PKP melonjak drastis dari Rp5 triliun pada tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada 2026.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut bukan sekadar tambahan dana, melainkan amanah besar yang harus dikelola dengan tata kelola yang kuat.
 

"Kami berdiskusi panjang karena anggaran kami meningkat besar. Dengan peningkatan tanggung jawab yang diberikan Bapak Presiden dan persetujuan DPR, kami harus memastikan kesiapan dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun regulasi," ujar Ara.
 
Ia menegaskan, penguatan sistem pengawasan menjadi prioritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
 

KUR Perumahan Dorong Ekonomi Rakyat
 

Dalam pertemuan itu, Ara juga memaparkan perkembangan KUR Perumahan, program baru yang digagas pada era Presiden Prabowo untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan.
 

Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha.
 

"KUR Perumahan membantu masyarakat dari sisi kebutuhan rumah sekaligus mendukung kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan melalui akses pembiayaan," jelasnya.
 

Ara menilai program tersebut berpotensi melahirkan kelas menengah baru sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor properti nasional.
 

Hunian Tetap Korban Bencana Dipercepat
 

Kementerian PKP juga memastikan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana terus dipacu.
 

Daerah yang menjadi prioritas antara lain Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
 

Ara mengatakan anggaran untuk pembangunan telah tersedia sehingga proses pelaksanaan dapat segera dimulai.
 

BSPS Dievaluasi, Laporan Dibuka Setiap Bulan
 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menjadi pembahasan utama dalam pertemuan dengan BPK.
 

Ara memastikan pemerintah akan membuka perkembangan pelaksanaan BSPS secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi.
 

"Setiap tanggal 1 kami akan mengumumkan perkembangan pelaksanaan program kepada masyarakat. Berikutnya akan kami sampaikan pada 1 Agustus," katanya.
 
Selain itu, pemerintah tengah menyempurnakan kriteria penerima BSPS agar tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik tanpa membuat masyarakat kesulitan mengakses bantuan.
 

"Harus ada tata kelolanya, tetapi kriterianya juga jangan sampai mempersulit masyarakat. Itu yang sedang kami rumuskan bersama DPR," tegas Ara.
 

UMKM Ikut Didorong Lewat Program Perumahan
 

Penyempurnaan kriteria BSPS juga dikaitkan dengan upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah.
 

Salah satunya melalui program gentengisasi, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah sekaligus menggerakkan industri bahan bangunan lokal dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
 

Komitmen Tata Kelola Bersih
 

Melalui koordinasi dengan BPK, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola yang semakin baik di tengah meningkatnya anggaran dan besarnya target pembangunan perumahan nasional.
 

Pemerintah berharap seluruh program dapat berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

RAJA MEDIA I Perumahan Rakyat