APBD Banten 2027 Diproyeksi Rp9,68 Triliun, Deden: Anggaran Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

RMBANTEN.COM – Kota Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mewakili Gubernur Banten menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (6/10/2026).
 

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Provinsi Banten. 
 

APBD 2027 Diproyeksi Rp9,68 Triliun
 

Dalam penyampaian penjelasan tersebut, Pemprov Banten memproyeksikan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp9,68 triliun.

Angka itu lebih rendah dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai sekitar Rp10,27 triliun, maupun APBD Perubahan 2026 sekitar Rp9,75 triliun.
 

Namun, Deden menegaskan angka tersebut masih merupakan rancangan awal dan masih akan dibahas bersama DPRD Banten sehingga sangat mungkin mengalami perubahan.

“Bukan pengurangan pendapatan ya sebetulnya, emang proyeksi pendapatan kita ini segitu. Jadi enggak ada yang dikurangin. Memang proyeksinya segitu,” kata Deden.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp9,51 triliun, sementara belanja daerah sekitar Rp9,49 triliun. Dengan struktur tersebut terdapat surplus sekitar Rp13,39 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan. 
 

Bukan Sekadar Besar Anggaran, tapi Manfaatnya
 

Deden menegaskan arah pembangunan Banten pada 2027 tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran.
 

Menurutnya, yang lebih penting adalah ke mana anggaran tersebut diarahkan dan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
 

“Jadi, arah pembangunan Banten 2027 bukan hanya soal berapa banyak anggaran yang tersedia, tetapi ke mana anggaran diarahkan dan seberapa nyata manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Deden. 
 

Pernyataan tersebut mempertegas arah penyusunan APBD yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja.
 

SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas
 

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan infrastruktur menjadi isu strategis sekaligus prioritas pembangunan Banten.
 

Deden menyebut penguatan SDM dilakukan melalui sektor pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan nondiskriminatif. Penguatan pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam membangun SDM yang memiliki daya saing.
 

“Kedua sektor dasar ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi,” ujar Deden.
 

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memperkuat konektivitas masyarakat serta mendorong produktivitas ekonomi daerah.
 

Sekolah Gratis, BPJS hingga Infrastruktur Tetap Berjalan
 

Meski proyeksi APBD 2027 mengalami penyesuaian, Deden memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi perhatian.
 

Program sekolah gratis, BPJS, pembangunan infrastruktur melalui program Bang Andra, serta bantuan sosial disebut tetap menjadi prioritas.
 

Bahkan, Deden menyampaikan sejumlah program tersebut diproyeksikan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
 

“Jadi enggak ada. Enggak ada pengurangan,” tegas Deden.
 

Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso juga menegaskan program-program prioritas Gubernur Banten tetap berjalan pada 2027, termasuk sekolah gratis, BPJS dan infrastruktur.
 

Belanja Aparatur Disesuaikan
 

Deden juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPRD telah mendorong agar penyusunan anggaran lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.
 

Salah satu bentuk penyesuaian dilakukan melalui pengurangan tunjangan kinerja (tukin) aparatur serta sejumlah kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
 

“Anggaran dari mulai perubahan saat ini sampai dengan ke depan itu harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Deden. 
 

Menurutnya, penyesuaian tersebut bukan semata-mata karena efisiensi atau kondisi defisit, melainkan bagian dari upaya mengarahkan anggaran kepada kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
 

Pemprov Genjot PAD di Tengah Tekanan Fiskal
 

Di sisi lain, Pemprov Banten juga menghadapi tantangan berupa tekanan fiskal pada 2027. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi yang disiapkan pemerintah daerah.
 

Deden menyebut sektor-sektor potensial yang selama ini belum maksimal akan terus dioptimalkan.
 

Langkah tersebut berjalan beriringan dengan agenda pembangunan SDM, pemerataan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 

Pembahasan Masih Berlanjut Bersama DPRD
 

Deden menegaskan angka-angka dalam Raperda APBD 2027 belum bersifat final. Seluruh struktur pendapatan dan belanja masih akan dibahas lebih mendalam antara eksekutif dan legislatif.
 

“Kita belum bisa memastikan bahwa itu naik atau turun, karena ini kan baru tahap penyampaian,” ujarnya. 
 

Dengan demikian, proses pembahasan Raperda APBD 2027 akan menjadi ruang untuk menyelaraskan kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
 

Bagi Pemprov Banten, tantangannya bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memiliki dampak yang semakin nyata bagi masyarakat Banten.
 

RMBANTEN.COM – Kabar Gancang, Bener, Percaya Kajen.