Ketum PKB Setuju Kursi Wapres Diserahkan ke Kader Gerindra
RMBANTEN.COM — Magelang — Peta politik pengisian jabatan Wakil Presiden RI semakin menarik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin justru mengambil langkah berbeda. Partainya tidak mengusulkan kader internal, melainkan menyodorkan nama dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Meski membenarkan adanya usulan tersebut, ia belum bersedia mengungkap sosok kader Gerindra yang dimaksud.
"PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kita usulkan calon dari Gerindra, kita tunggu. Kenapa Gerindra? Supaya pemerintah lebih efektif, tidak ada tendensi suka atau tidak suka," ujar Cak Imin.
Pernyataan itu disampaikan seusai memberikan pengarahan dalam kegiatan Santripreneur Berdaya di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo.
Bukan Kepentingan Partai, PKB Bicara Efektivitas Pemerintahan
Cak Imin menjelaskan, keputusan PKB mengusulkan figur dari Gerindra didasarkan pada pertimbangan penguatan pemerintahan.
Menurutnya, pengisian posisi wakil presiden perlu mempertimbangkan kepentingan pemerintahan secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan ruang kepada kader partai tertentu.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan didasarkan pada sentimen personal ataupun pertimbangan suka dan tidak suka terhadap figur tertentu.
Bagi PKB, efektivitas pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan figur yang diusulkan untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Nama Kandidat Masih Dirahasiakan
Meski telah menyampaikan arah dukungan politiknya, Cak Imin belum membuka identitas kader Gerindra yang diusulkan.
Sikap tersebut membuat nama kandidat yang dimaksud masih menjadi tanda tanya di tengah berkembangnya dinamika politik nasional.
Pernyataan Cak Imin juga menambah dimensi baru dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan wakil presiden. Sebab, usulan tidak hanya datang dari internal partai yang memiliki kader potensial, tetapi juga dari partai mitra koalisi.
PKB Ingatkan Proses Harus Sesuai Konstitusi
Di sisi lain, Cak Imin menyadari bahwa usulan tersebut akan menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh dilepaskan dari aturan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dengan demikian, dukungan maupun usulan dari partai politik tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum.
Langkah PKB yang memilih mengusulkan kader Gerindra memperlihatkan dinamika komunikasi politik antarkekuatan partai dalam pemerintahan Prabowo.
Kini, perhatian tertuju pada siapa sosok yang dimaksud Cak Imin dan bagaimana proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden akan berjalan.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Pulitik Jero 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 6 hari yang lalu
Peristiwa | 1 minggu yang lalu
Ékobis | 1 minggu yang lalu
Pulitik Jero | 1 hari yang lalu

