Polri Bongkar 207 Kasus TPPO, 238 Tersangka Diciduk dan 510 Orang Jadi Korban
RMBANTEN.COM - Jakarta - Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.
Penanganan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap TPPO dengan pendekatan humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Korban Didominasi Perempuan Dewasa
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pengendali jaringan dan pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Pengiriman PMI Ilegal Jadi Modus Terbesar
Polri mencatat modus TPPO selama KRYD didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Brigjen Nurul menegaskan, setiap penindakan dilakukan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan perlindungan saksi maupun korban.
84 Korban Dipulangkan, Edukasi Jangkau 47.550 Orang
Selain penegakan hukum, Polri mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat 279 kegiatan edukasi dengan total 47.550 peserta, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah rawan TPPO.
Dalam aspek perlindungan, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI/Kementerian P2MI.
Pendampingan mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial,” jelas Nurul.
Polri Dalami Kasus Almisri dan Perkara Bupati Kupang
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri.
Nurul membantah informasi di media sosial yang menyebut perkara tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini,” tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan kondisi terkini para korban.
Terkait perekrutan tentara bayaran, perkara yang telah ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Kerja
Polri mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.
Polri menegaskan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang diamankan, tetapi juga keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Pulitik Jero 1 hari yang lalu
Pulitik Jero | 3 hari yang lalu
Warta Banten | 3 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 5 hari yang lalu
Pulitik Jero | 5 hari yang lalu
Nagara | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 5 hari yang lalu
Warta Banten | 3 hari yang lalu