Gandeng ICW dan LKPP, Pemprov Banten Percepat Penanganan Aduan Pengadaan

RMBANTEN.COM — Kota Serang — Gubernur Banten Andra Soni mendorong percepatan penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa (Barjas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
 

Ia menegaskan, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi maupun penyerapan anggaran, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan uang rakyat memberikan manfaat nyata.
 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Pengadaan Barjas Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
 

"Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini," ujar Andra.
 

Aduan Masyarakat Harus Segera Ditangani
 

Andra mengingatkan jajarannya agar tidak menunggu persoalan pengadaan berkembang menjadi temuan pemeriksaan, kerugian keuangan daerah, ataupun masalah hukum.
 

Menurutnya, setiap pengaduan harus ditangani secara objektif berdasarkan informasi dan bukti, bukan asumsi, tekanan, maupun opini publik.
 

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, aparatur pemerintah, serta pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai aturan.
 

Ia juga menegaskan, komitmen tersebut sejalan dengan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
 

Lima Arahan Strategis untuk Inspektorat
 

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni memberikan lima arahan kepada jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota se-Banten.
 

Pertama, memperkuat mekanisme penanganan pengaduan pengadaan agar berjalan cepat dan tepat.
 

Kedua, menjadikan Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pengawasan preventif.
 

Ketiga, membangun sistem penanganan pengaduan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
 

Keempat, meningkatkan kompetensi sekaligus menjaga integritas aparat pengawasan.
 

Kelima, melindungi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga.
 

Andra menegaskan, pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang serta jasa harus berjalan sesuai ketentuan, transparan, memiliki persaingan sehat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Gandeng ICW Perkuat Sistem Pengaduan
 

Pemprov Banten juga mengapresiasi kolaborasi Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Banten dalam memperkuat sistem pengaduan publik.
 

Inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut Forum Penyuluh Antikorupsi yang diselenggarakan pada 14 Oktober 2026.
 

Menurut Andra, pengalaman ICW dalam mendorong partisipasi pengawasan publik dapat melengkapi fungsi pengawasan internal yang dijalankan Inspektorat.
 

Ia juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten untuk aktif membina Inspektorat kabupaten dan kota agar kualitas penanganan pengaduan semakin baik dan merata.
 

ICW Apresiasi Keterbukaan Pemprov Banten
 

Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi penyusunan SOP penanganan pengaduan publik.
 

Menurutnya, model penanganan pengaduan tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.
 

"Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya," tutur Almas.
 

Ia menambahkan, ICW telah memfokuskan pengawasan terhadap sektor pengadaan barang dan jasa selama 15 tahun terakhir melalui berbagai kajian. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Kepala Biro Pengadaan Barjas dan LPSE Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono.
 

Diskusi juga diikuti puluhan peserta dari perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
 

RMBANTEN.COM — Kabar Gancang, Bener, Percaya Kajen.