Tekan Pinjol Ilegal di Banten, Andra Soni Tekankan Akses Keuangan Berkeadilan!

RMBANTEN.COM - Jakarta, TPKAD - Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi masyarakat sebagai langkah strategis menekan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok. 
 

Hal ini disampaikannya usai Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
 

Andra berharap akses keuangan di Banten dapat merata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
 

Tangkal Pinjol Ilegal dengan Akses Keuangan Merata
 

Gubernur Andra  menegaskan bahwa akses keuangan daerah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan peredaran pinjol ilegal, rentenir, dan bank emok di Banten. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan akses keuangan yang berkeadilan agar dapat tumbuh secara ekonomi.
 

Andra juga mengapresiasi Kota Tangerang Selatan yang mendapat nominasi sebagai kabupaten/kota percepatan akses keuangan daerah.
 

Airlangga: TPAKD Wujud Sinergi Pusat-Daerah
 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Rakornas TPAKD menjadi forum konsolidasi nasional sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses keuangan daerah.
 

"Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening," kata Airlangga.
 

Program TPAKD juga disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
 

Wamendagri: Kolaborasi Kunci Pemerataan Keuangan
 

Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi TPAKD sebagai wujud kebersamaan dalam membangun Indonesia.
 

"Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah agar memanfaatkan TPKAD dalam mendorong perekonomian daerah," ujarnya.
 

Kredit UMKM Tumbuh 1,3 Persen di 2024
 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan kredit UMKM tumbuh sebesar 1,3 persen pada tahun 2024. Ia menekankan pentingnya perluasan akses keuangan kepada masyarakat.
 

"Perluasan akses keuangan penting agar inklusi keuangan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Pembiayaan di bank-bank Himbara juga harus diperluas dan diperpanjang manfaatnya," ujarnya.
 

TPAKD Sudah Terbentuk di 552 Kabupaten/Kota
 

Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD Friderica Widyasari Dewi melaporkan TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
 

"TPAKD dibentuk untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, indeks literasi mencapai 66,4 persen dan indeks inklusi 80,51 persen," ungkapnya.
 

TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah serta menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir.

 

Sumber: bantenprov.go.id