Siapa Dua Cawapres Pengganti Gibran? Prabowo Pegang Kunci, Partai Pengusung Punya Peran

RMBANTEN.COM — Jakarta — Kursi Wakil Presiden RI menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR RI. Pertanyaan berikutnya, siapa dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi tersebut?
 

Persoalan ini bukan sekadar mencari figur pengganti Gibran. Di balik proses tersebut terdapat mekanisme konstitusional, kewenangan Presiden, peran partai politik pengusung, serta hak MPR untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan menjadi ujian tersendiri bagi hubungan antara konstitusi dan realitas politik koalisi pemerintahan.
 

Pasal 8 UUD 1945: Prabowo Berwenang Mengusulkan Dua Nama
 

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 

Ketentuan tersebut menyatakan:
 

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
 

Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua calon, sementara MPR memiliki kewenangan memilih satu di antaranya.
 

Artinya, Presiden Prabowo memegang peran utama dalam menentukan dua figur yang akan diajukan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

Belum ada dua nama resmi yang dapat dipastikan sebelum Presiden menyampaikan usulannya kepada pimpinan MPR.
 

UU MD3: Ada Ketentuan Mengenai Partai Pengusung
 

Salah satu persoalan yang menarik perhatian adalah apakah dua calon pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut ketentuan mengenai asal partai calon tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
 

Rujukan yang dimaksud adalah Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3.
 

Dalam penjelasan tersebut disebutkan:
 

"Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden."
 

Rumusan ini menjadi bagian penting dalam membaca mekanisme pencalonan pengganti Gibran.
 

Dengan demikian, pembahasan mengenai dua calon tidak cukup hanya merujuk pada kewenangan Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan prosedur Pasal 46 UU MD3. Penjelasan Pasal 4 huruf e juga perlu diperhatikan karena secara khusus menerangkan asal partai politik kedua calon.
 

Yusril: Partai Pengusung Perlu Diperhitungkan
 

Yusril menjelaskan bahwa calon pengganti Gibran semestinya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
 

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian Presiden dalam menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.
 

Meski demikian, Yusril juga menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua calon tetap berada di tangan Presiden. Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun meminta pandangan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan.
 

Dalam penjelasan berikutnya, Yusril menyatakan tidak terdapat larangan tegas yang mengharuskan calon berasal dari partai pengusung. Keputusan akhir mengenai dua nama tetap menjadi kewenangan Presiden.
 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ruang pembahasan mengenai bagaimana ketentuan asal partai dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e diterapkan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

Pasal 46 UU MD3 Mengatur Tahapan Pemilihan
 

Selain persoalan asal partai, Pasal 46 UU MD3 mengatur mekanisme teknis pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
 

Beberapa tahapan penting yang diatur adalah:
 

1. MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden setelah terjadi kekosongan jabatan.
 

2. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
 

3. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
 

4. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.
 

5. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
 

Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 UU MD3, Wakil Presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
 

Pasal 51 UU MD3 Mengatur Kondisi Berbeda
 

Ada pula ketentuan lain yang perlu dibedakan, yakni Pasal 51 UU MD3.
 

Pasal tersebut mengatur situasi ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
 

Dalam kondisi tersebut, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya diberi kewenangan mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan kekosongan jabatan Wakil Presiden saja yang saat ini menjadi pembahasan.
 

Karena itu, Pasal 51 tidak dapat disamakan begitu saja dengan mekanisme pengisian jabatan Wapres berdasarkan Pasal 46. Keduanya memiliki konteks dan prosedur yang berbeda.
 

Pembacaan terhadap Pasal 4 huruf e, Pasal 46, dan Pasal 51 harus dilakukan secara utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan hukum yang keliru.
 

Siapa Figur yang Berpeluang Masuk Dua Nama?
 

Di tengah dinamika politik, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden.
 

Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat muncul dalam berbagai spekulasi politik.
 

Namun, nama-nama tersebut belum dapat disebut sebagai kandidat resmi Presiden.
 

Partai Gerindra sebagai salah satu partai utama pengusung Prabowo-Gibran juga memiliki posisi politik tersendiri dalam pembahasan ini. Yusril bahkan menegaskan tidak ada persoalan apabila Presiden mengusulkan calon dari Gerindra karena partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pengusung.
 

Pada akhirnya, siapa yang masuk dalam dua nama tersebut sepenuhnya masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo.
 

Prabowo, Koalisi, dan Ujian Kedewasaan Politik
 

Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menyangkut persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau partai mana yang memiliki kekuatan politik terbesar.
 

Ada tanggung jawab konstitusional yang harus dijaga. Presiden perlu memastikan calon yang diajukan memenuhi persyaratan hukum, memiliki kapasitas kenegaraan, serta mampu menjalankan tugas Wakil Presiden.
 

Di sisi lain, partai-partai pengusung juga memiliki kepentingan politik untuk menyampaikan aspirasi. Komunikasi dan konsultasi dengan koalisi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan.
 

Namun, kepentingan koalisi tidak boleh mengaburkan tujuan utama pengisian jabatan tersebut, yakni menjamin keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa.
 

MPR pun memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden melalui mekanisme yang berlaku.
 

Kini, publik menunggu langkah Prabowo. Apakah dua nama yang diajukan akan mencerminkan aspirasi partai-partai pengusung, pertimbangan profesionalitas, atau perpaduan keduanya?
 

Satu hal yang pasti, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi. Sebab, jabatan tersebut bukan sekadar posisi politik, melainkan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
 

Penulis: Wartawan Senior, Pengurus PP IKALUIN Jakarta
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.