Kursi Strategis Negara Resmi Terisi Usai Prabowo Lantik Hakim MK hingga Dubes

RMBANTEN.COM — Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali mengisi posisi-posisi kunci negara. Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026), Prabowo melantik Hakim Konstitusi, pimpinan dan anggota Ombudsman RI, hingga Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).
 

Pelantikan ini menandai penguatan institusi negara di sektor hukum, pengawasan pelayanan publik, dan diplomasi internasional.
 

Hakim MK Resmi Dilantik
 

Dalam prosesi tersebut, Liliek Prisbawono Adi resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi.
 

Posisi ini dinilai krusial dalam menjaga konstitusi dan memastikan setiap produk hukum tetap berada di jalur yang benar.
 

Ombudsman RI Diisi Wajah Baru
 

Presiden juga melantik jajaran pimpinan dan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031.
 

Di antaranya:
 

1. Hery Susanto sebagai Ketua merangkap Anggota 

2. Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua 
 

Serta anggota:
 

3. Abdul Ghoffar 

4. Fikri Yasin 

5. Maneger Nasution 

6. Nuzran Joher 

7. Partono 

8. Robertus Na Endi Jaweng 

9. Syafrida Rahmawati Rasahan 
 

Kehadiran mereka diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik di seluruh Indonesia.
 

Dubes RI untuk Oman dan Yaman Dilantik
 

Di sektor diplomasi, Andi Rahadian resmi dilantik sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kesultanan Oman, merangkap Republik Yaman, dengan kedudukan di Muskat.
 

Penugasan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia di kawasan Timur Tengah.
 

Sumpah Jabatan Dipandu Presiden
 

Seluruh pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan langsung di hadapan Presiden.
 

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi dimulainya tugas mereka.
 

Selamat dari Presiden dan Wapres
 

Rangkaian acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
 

Momen ini sekaligus menjadi penegasan bahwa roda pemerintahan terus bergerak—dengan wajah baru di posisi strategis.
 

Penguatan Lembaga, Sinyal Keseriusan Pemerintah
 

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni.
 

Ini adalah sinyal kuat: pemerintah ingin memastikan lembaga hukum, pengawasan, dan diplomasi berjalan solid.
 

Dengan komposisi baru, publik kini menunggu kinerja—apakah benar mampu menjawab harapan rakyat.