Prabowo Gebrak Panggung MA: Negara Tak Akan Maju Tanpa Hukum yang Adil!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Hukum - Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan keras nan gamblang: tanpa sistem hukum yang kuat dan adil, Indonesia tak akan pernah jadi negara besar! 
 

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung di Gedung MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
 

“Unsur keberhasilan suatu negara—dari kita belajar sejarah—adalah sistem hukum yang menjamin keadilan. Ini syarat negara berhasil!” tegas Prabowo di hadapan para penegak hukum.
 

Negara Tak Bisa Berdiri di Atas Ketidakadilan
 

Indonesia, kata Presiden, adalah negeri raksasa: hampir 300 juta penduduk, ratusan suku, agama, dan budaya. Kalau hukum lemah, negeri ini bisa bubar jalan.
 

Prabowo mengingatkan: sejarah dunia mencatat banyak negara gagal karena hukum mandul, bukan karena miskin.
 

“Negara gagal itu negara yang tidak bisa lindungi rakyatnya, tidak bisa cerdaskan bangsanya, tidak bisa jaga ketertiban dunia. Itu bukan negara, itu cuma peta!”
 

Hakim: Benteng Terakhir Negara
 

Menurut Prabowo, hakim bukan sekadar profesi. Mereka adalah pilar terakhir dalam menjaga keadilan dan mencegah kekacauan.
 

“Eksekutif yang kuat nggak akan bisa kerja kalau yudikatifnya rapuh. Trias politika itu sakral: eksekutif, legislatif, yudikatif. Semua harus sama-sama kuat!”
 

Reformasi Hukum, Jalan Menuju Indonesia Maju
 

Presiden menegaskan, pembangunan hukum bukan pelengkap, melainkan fondasi peradaban. Bila hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka institusi lain—dari Polri, TNI, hingga Kejaksaan—akan bekerja optimal.
 

“Kita akan tertibkan negara ini. Kita bikin Indonesia berhasil. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena sistem hukum yang adil!”
 

Catatan Raja Media:
Dengan pesan sekeras ini, Prabowo sedang menyulut obor reformasi hukum. Tapi sejarah akan mencatat: apakah kobaran itu akan terus menyala, atau padam di tengah jalan.
 

Karena di negeri ini, hukum sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah hakim-hakim baru ini bisa membalikkan keadaan?

 

Kita tunggu palu keadilan itu diketuk—dengan nurani, bukan amplop.

 

Sumber: BPMI Setpres