Pilar: Rakernas APEKSI Bukan Seremoni, Saatnya Pusat Dengar Suara Daerah

RMBANTEN.COM – Medan – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan pemerintah pusat.
 

Pernyataan itu disampaikan Pilar usai mengikuti Dialog Kota dalam rangka Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).
 

"Di forum ini tidak terlepas dari masukan-masukan pemerintah kota, wali kota, dan wakil wali kota terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing pemerintah kota di seluruh Indonesia," ujar Pilar.
 

Masalah Disampaikan Langsung ke Kemendagri
 

Menurut Pilar, Rakernas APEKSI menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 

Seluruh aspirasi tersebut, kata dia, dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan ke depan.
 

"Itu disampaikan dan juga dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan masukan-masukan kami juga bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak agar jalannya roda pemerintahan kota di seluruh Indonesia semakin baik," katanya.
 

Rotasi ASN Dinilai Terlalu Rumit
 

Salah satu isu yang paling banyak disuarakan para kepala daerah adalah panjangnya proses rotasi, mutasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 

Menurut Pilar, saat ini pemerintah daerah harus menunggu persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), padahal kebutuhan pengisian jabatan di daerah sering kali bersifat mendesak demi menjaga kualitas pelayanan publik.
 

"Beberapa wali kota menyampaikan bahwa proses rotasi, mutasi maupun promosi jabatan harus melalui tahapan yang panjang karena persetujuannya berada di pusat. Padahal kebutuhan di daerah sangat mendesak. Ini memang perlu menjadi bahan evaluasi bersama," ujarnya.
 

Tambahan ASN dan Dana Transfer Jadi Sorotan
 

Selain persoalan birokrasi, kebutuhan penambahan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian para kepala daerah.
 

Pilar menilai ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 

Tak hanya itu, forum Rakernas APEKSI juga menyoroti pentingnya dana transfer dari pemerintah pusat.
 

Meski Tangerang Selatan dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi, Pilar menegaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan.
 

"Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah pusat," tegasnya.
 

Ketahanan Pangan & Lingkungan Jadi Agenda Bersama
 

Dalam Rakernas tersebut, pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan juga memaparkan arah kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup.
 

Menurut Pilar, isu tersebut menjadi tantangan bersama yang hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 

"Ini merupakan langkah strategis dari APEKSI untuk menyinergikan program-program pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penanganan isu lingkungan hidup yang saat ini dihadapi, termasuk persoalan sampah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA | Tangerang Selatan