NasDem Sarankan PDIP Keluar Kabinet Jika Merasa Ditekan Pemerintah
RMBanten.com - Polhukam - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membantah klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut telah membangun komunikasi dengan pasangan AMIN akan adanya tekanan dalam berkampanye.
Ahmad Alimenegaskan tekanan hanya dilakukan oleh kepala daerah dari parpol tertentu bukan dari pemerintah. Ahmad Ali bahkan meminta PDIP tidak membawa-bawa Koalisi Perubahan akan adanya tekanan instrumen kekuasaan dan penegak hukum.
Ditegaskan Ali, selama dirinya menemani pasangan AMIN ke sejumlah daerah, justru tekanan berasal dari kepala daerah partai tertentu.
"PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan NasDem maupun pasangan AMIN, sehingga saya juga tidak mengerti gimana korelasinya untuk bisa membangun komunikasi dalam konteks apa?," ujar Ali.
Ahmad Ali mengingatkan Hasto yang dulu pernah menyarankan NasDem keluar dari kabinet saat mendukung Anies Baswedan untuk lebih baik konsisten dengan sikapnya yang saat ini berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.
Ahmad Ali saat ini menyarankan Hasto lebih baik PDIP keluar dari pemerintah dibanding membangun narasi menjelekan pemerintah, namun masih bertahan didalam Kabinet Joko Widodo.
Diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sedang membangun narasi bahwa pihaknya banyak mengalami tekanan jelang Pemilu 2024.
Hasto menyebut pasangan capres dan cawapres Anies dan Muhaimin juga mengalami hal serupa. Hasto bahkan menyebut telah membangun komunikasi dengan tim pasangan AMIN.
Hasto tidak menjawab secara pasti tekanan yang dimaksud. Namun, dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait usia capres-cawapres.
"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya," kata Hasto Kristiyanto.
Penyataan Hasto tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.
Nasional 6 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Keamanan | 3 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu