Menteri PPPA: Kehadiran Polwan Krusial Wujudkan Kesetaraan Gender di Polri

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polwan - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya peran strategis Polisi Wanita (Polwan) dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 
 

Kehadiran Polwan dinilai bukan hanya sebagai pemenuhan kuota, melainkan sebagai kebutuhan nyata untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berperspektif korban.
 

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa kehadiran Polwan merupakan kebanggaan dan wujud nyata perjuangan kesetaraan di tubuh Polri yang dikenal dengan kultur maskulin yang kuat.
 

Polwan Jawab Kebutuhan Pendekatan Empatik untuk Korban

 

“Gender Pride Polisi Wanita adalah wujud nyata perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Selama ini institusi Polri memang sangat kental dengan kultur maskulin,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

 

Lebih lanjut, Arifah menekankan peran khusus Polwan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, Polwan mampu memberikan pendekatan yang lebih empatik dan memahami kebutuhan korban.

 

“Dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, pendekatan yang kaku sering justru memperparah trauma korban. Di sinilah kehadiran polisi perempuan dengan sensitivitas dan empati menjadi sangat penting,” ucapnya.

 

Proyeksi Jumlah dan Keterwakilan di Level Pimpinan Masih Minim

 

Meski perannya dinilai krusial, Arifah tidak menutup mata bahwa jumlah Polwan hingga saat ini masih sangat rendah. Data hingga tahun 2023 menunjukkan jumlah Polwan hanya mencapai sekitar 6 persen dari total personel Polri.

 

“Proporsi perempuan pada level pimpinan tinggi juga masih sangat kecil. Padahal, potensi mereka sama besarnya untuk ditempatkan di fungsi strategis, investigasi, maupun kepemimpinan,” ujar Arifah.

 

Dengan jumlah total anggota Polri sekitar 434 ribu orang, hanya terdapat sekitar 26 ribu Polwan. Ketimpangan ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius untuk segera diatasi guna memperkuat layanan yang berperspektif gender di seluruh jajaran Polri.