Mafia Beras Dibongkar Mentan Amran, 13 Orang Jadi Tersangka dalam 8 Kasus

RMBANTEN.COM — Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perdagangan beras. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang melibatkan 15 merek beras.
 

Pengungkapan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang diduga mempermainkan komoditas pangan strategis.
 

"Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar). Yang tersangka 13 dalam 8 kasus," kata Amran.
 

15 Merek Beras Diduga Melakukan Pelanggaran
 

Amran menegaskan praktik penyimpangan perdagangan beras bukan persoalan sepele. Selain merugikan konsumen, tindakan tersebut dinilai dapat mengganggu tata niaga dan stabilitas pangan nasional.
 

Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun menengah, agar tidak mengambil keuntungan dengan cara melanggar ketentuan perdagangan pangan.
 

"Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini," tegasnya.
 

Jual Beras di Atas HET Jadi Sorotan
 

Selain dugaan penyimpangan merek dan mutu, Amran juga menyoroti praktik penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
 

Ia meminta pelaku usaha segera menyesuaikan harga jual dengan ketentuan pemerintah sebelum dilakukan penindakan.
 

Menurut Amran, kebijakan harga beras memiliki dua kepentingan yang harus dijaga sekaligus, yakni melindungi konsumen melalui HET dan memastikan petani memperoleh harga yang layak melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
 

"Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak," ujarnya.
 

Pelanggar Terancam Pencabutan Izin dan Pidana
 

Amran menegaskan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana.
 

Sesuai ketentuan hukum yang disampaikan Amran, pelaku dapat menghadapi ancaman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar.
 

Pemerintah ingin memastikan perdagangan beras berjalan sesuai standar mutu dan aturan harga. Penindakan juga diharapkan memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
 

Pengoplosan Beras SPHP Gunakan Berbagai Modus
 

Dalam kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran mengungkap sejumlah modus penyimpangan.
 

Praktik tersebut antara lain dilakukan melalui penggilingan ulang beras, pengemasan menggunakan karung berbeda, hingga penggantian identitas produk di lokasi tersembunyi.
 

Modus tersebut menjadi perhatian karena beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
 

Penyimpangan terhadap produk tersebut dinilai dapat merusak tujuan program stabilisasi pangan.
 

340 Aduan Masuk dalam Dua Pekan
 

Kementerian Pertanian juga menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran dalam kurun waktu sekitar dua minggu.
 

Laporan masyarakat tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan beras, tetapi juga mencakup pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta program cetak sawah.
 

Amran mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan di sektor pertanian dan pangan.
 

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada kepolisian, kejaksaan, serta aparat penegak hukum yang telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran di sektor tersebut.
 

Amran: Mafia Pangan Harus Diberantas
 

Amran memastikan pemerintah akan terus mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyimpangan perdagangan beras.
 

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian penting dalam menjaga kepentingan masyarakat, melindungi petani, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
 

"Mafia Indonesia harus bebas dari mafia beras, khususnya mafia pangan. Harus bebas. Ini masalah serius," pungkas Amran.
 

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan pengawasan distribusi beras berjalan lebih ketat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menciptakan perdagangan pangan yang sehat, melindungi konsumen, dan memberikan kepastian bagi petani.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.