Membaca Arah Politik Prabowo (4), Mengembalikan Kepercayaan Publik kepada Negara

RMBANTEN.COM - ADA satu kekuatan yang tidak dapat dibeli dengan anggaran sebesar apa pun, tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan, dan tidak dapat dipertahankan hanya dengan retorika politik. Kekuatan itu adalah kepercayaan publik.
 

Dalam negara demokrasi, kepercayaan merupakan mata uang politik yang paling berharga. Ia menjadi sumber legitimasi yang memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan, menggerakkan birokrasi, menarik investasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengajak masyarakat berjalan menuju tujuan bersama. Sebaliknya, ketika kepercayaan memudar, bahkan kebijakan yang baik pun sering kali dipandang dengan curiga.
 

Karena itu, membaca arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya melalui indikator pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau capaian investasi. Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu memperkuat kembali kepercayaan rakyat kepada negara.

Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak mengeluarkan kebijakan, melainkan negara yang paling dipercaya oleh rakyatnya.
 

Kepercayaan sebagai Pilar Negara Modern
 

Negara modern berdiri di atas tiga pilar yang saling menguatkan: hukum yang berwibawa, pemerintahan yang efektif, dan kepercayaan publik. Ketiganya tidak dapat dipisahkan.
 

Ilmuwan politik Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki institusi yang lebih kuat, biaya ekonomi yang lebih rendah, serta kemampuan bekerja sama yang lebih baik. Kepercayaan bukan sekadar nilai moral, melainkan modal strategis bagi pembangunan.
 

Pandangan tersebut dipertegas oleh Robert D. Putnam melalui konsep social capital. Menurutnya, kepercayaan, norma, dan jejaring kerja sama merupakan modal sosial yang menentukan efektivitas institusi publik. Negara dengan modal sosial yang kuat lebih mudah menjalankan kebijakan karena masyarakat percaya bahwa negara bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
 

Dengan demikian, kepercayaan bukanlah pelengkap pembangunan. Ia adalah fondasinya.
 

Legitimasi Tidak Berhenti di Kotak Suara
 

Dalam demokrasi, legitimasi memang lahir melalui pemilihan umum. Namun legitimasi tidak berhenti pada hari pencoblosan.
 

Setelah mandat diberikan rakyat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus memelihara kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang profesional, serta penegakan hukum yang konsisten.
 

Legitimasi politik bukanlah dokumen yang berlaku tanpa batas waktu. Ia harus diperbarui setiap hari melalui tindakan nyata.
 

Karena itu, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keyakinan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh warga negara.
 

Mengapa Kepercayaan Publik Terkikis?
 

Kepercayaan publik tidak hilang dalam satu peristiwa. Ia memudar secara perlahan ketika masyarakat berulang kali menyaksikan ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan.
 

Korupsi yang merugikan negara, penyalahgunaan kewenangan, birokrasi yang lamban, pelayanan publik yang tidak responsif, hingga penegakan hukum yang dipersepsikan tidak konsisten menjadi faktor yang mengikis keyakinan masyarakat terhadap institusi negara.
 

Dalam kondisi seperti itu, lahirlah skeptisisme. Setiap kebijakan dipandang dengan prasangka. Setiap program pemerintah dipertanyakan motifnya. Bahkan keberhasilan yang nyata pun sering kali tidak memperoleh apresiasi karena masyarakat lebih dahulu kehilangan rasa percaya.
 

Inilah sebabnya mengapa membangun kembali kepercayaan jauh lebih sulit daripada sekadar mempertahankannya.
 

Hukum, Integritas, dan Pelayanan
 

Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari pengalaman nyata masyarakat ketika berinteraksi dengan negara.
 

Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, masyarakat melihat adanya keadilan. Ketika birokrasi melayani secara cepat dan profesional, masyarakat merasakan kehadiran negara. Ketika anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel, masyarakat percaya bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan publik.
 

Dengan kata lain, kepercayaan dibangun melalui konsistensi.
 

Integritas penyelenggara negara, kualitas pelayanan publik, dan kepastian hukum merupakan tiga unsur yang saling menguatkan dalam membentuk legitimasi pemerintahan.
 

Tantangan Pemerintahan Prabowo
 

Harapan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi atau percepatan pembangunan nasional. Harapan yang lebih mendasar adalah hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
 

Agenda pemberantasan korupsi, penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bukanlah tujuan yang berdiri sendiri. Seluruhnya bermuara pada upaya membangun kembali hubungan saling percaya antara negara dan masyarakat.
 

Kepercayaan publik tidak dapat diperintahkan. Ia harus diperjuangkan melalui kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan yang memberi teladan.
 

Negara yang Dipercaya adalah Negara yang Kuat
 

Dalam hubungan antara negara dan rakyat berlaku sebuah prinsip sederhana: semakin tinggi kepercayaan publik, semakin kuat legitimasi negara. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, efektivitas pemerintahan ikut melemah.
 

Negara yang dipercaya akan lebih mudah mengajak masyarakat menghadapi krisis, melaksanakan reformasi, serta membangun masa depan bersama. Kepercayaan menjadi energi kolektif yang memperkuat persatuan, memperkokoh demokrasi, dan mempercepat pembangunan.
 

Oleh sebab itu, membangun kepercayaan bukan sekadar pekerjaan komunikasi publik. Ia merupakan pekerjaan besar yang mencakup reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan budaya integritas.
 

Penutup
 

Negara tidak dibangun hanya dengan APBN yang besar, jalan tol yang panjang, pelabuhan yang megah, atau gedung-gedung pencakar langit. Semua itu dapat diwujudkan melalui anggaran dan teknologi.
 

Namun kepercayaan tidak pernah dapat dibeli.
 

Ia lahir ketika rakyat melihat bahwa negara bekerja dengan jujur, hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, birokrasi melayani dengan profesional, dan pemimpin memegang teguh integritas.
 

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak proyek yang berhasil diselesaikan oleh sebuah pemerintahan. Sejarah akan lebih mengingat apakah pemerintahan itu berhasil membangun kembali kepercayaan rakyatnya.
 

Sebab, ketika rakyat percaya kepada negaranya, negara memperoleh kekuatan yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan apa pun. Di sanalah sesungguhnya fondasi Indonesia yang maju, kuat, adil, dan bermartabat dibangun.
 

"Membaca arah politik sebuah pemerintahan bukanlah menebak kehendak kekuasaan, melainkan mencermati konsistensi antara gagasan, kebijakan, dan tindakan. Pada akhirnya, sejarah bukan mencatat siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang paling berhasil membangun kepercayaan."
 

Penulis: Wartawan senior, Pengurus Pusat (PP) IKALUIN Jakarta
 

RAJA MEDIA - Opini 2026