Ma'ruf Amin: Kritikan Guru Besar Akan Menjadi Perhatian Pemerintah

RMBanten.com - Polhukam -  Gelombang kritikan dari para guru besar dari berbagai perguruan tinggi merupakan bagian dari dinamika politik. Pemerintah harus mendengarkannya.

Pernyataan disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Selasa (6/2).

"Saya kira bagian dari dinamika politik. Tentu harus perhatikan," ujar Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk merespons kritikan tersebut. Pemerintah harus bisa menjawabnya agar isu tersebut tidak melebar. Dia juga berharap agar petisi tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depanya.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai pada pertanyatan ya. Jadi bisa diatasi. Tidak timbulkan hal-hal yang lebih jauh," katanya.
 
Diketahui, gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari sivitas akademika berbagai kampuas.

Aksi ini dimulai pembacaan petisi Bulaksumur oleh para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.

Selanjutnya, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.