KPU "Tak Punya Waktu" Verifikasi Ijazah! Dede Yusuf: Saatnya Bentuk Tim Ad Hoc!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Parlemen– Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti beban berat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sering disalahkan atas kisruh administrasi peserta Pemilu.

 

Solusinya? Bentuk sistem panitia ad hoc di tingkat daerah yang disesuaikan dengan rezim Pemilu dan Pilkada.
 

“Kita butuh tim teknis yang fokus. Sistem ad hoc bisa jadi jawaban,” tegas Dede dalam pernyataan resminya, Sabtu (10/5/2025).
 

Rezim Pemilu & Pilkada Harus Dipisah
 

Menurut Dede, masalah administrasi seperti ijazah yang tidak tervalidasi sering muncul bukan karena kelalaian KPU, tetapi karena waktu dan sumber daya yang tak cukup.

“Solusinya agar kepanitiaan KPU di daerah bisa juga bersifat ad hoc sesuai dengan rezimnya. Ada ad hoc rezim Pemilu dan ada ad hoc rezim Pilkada. Pola kerja jadi lebih efektif,” jelasnya.
 

Evaluasi Berkala Jadi Kunci
 

Dede meminta agar sistem baru ini juga dilengkapi dengan evaluasi berkala, agar kualitas dan akuntabilitas kerja tetap terjaga. Ia mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam rekrutmen petugas KPU.

 

“Petugas harus punya kapasitas, bukan karena titipan. Kita tak bisa kompromi soal kualitas,” ujarnya tajam.
 

Bukan Salah KPU, Tapi Ketidakjujuran Calon

 

Lebih lanjut, Dede menilai KPU kerap dijadikan kambing hitam saat ada persoalan data atau dokumen calon yang belakangan bermasalah. Padahal, akar persoalan sering kali terletak pada ketidakjujuran calon itu sendiri.

 

“KPU disalahkan, padahal yang bohong si calon. Sistem baru ini harus bisa cegah itu sejak awal,” tandasnya.
 

Jarak Waktu Antar Rezim Jadi Kebutuhan Mendesak
 

Terakhir, Dede mengusulkan adanya jarak waktu signifikan antara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, demi persiapan administrasi yang lebih matang.
 

“Kalau semua tumpang tindih, ya hasilnya pasti berantakan,” pungkasnya.