Indeks Keterbukaan Informasi Publik Banten Catat Kenaikan Tertinggi Kedua se Jawa - Bali

RMBANTEN.COM - Jakarta -  Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) mencatat kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 5,01 poin menjadi 78,14 pada Tahun 2024, dari IKIP Provinsi Banten 2023 sebesar 73,13.

Kenaian IKIP itu mengantarkan Provinsi Banten  pada Tahun 2024 tertinggi kedua se-Jawa-Bali.

Sementara, kenaikan IKIP tertinggi pertama dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dari 73,89 poin menjadi 83,83 poin atau naik 9,94 poin.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, capaian itu merupakan hasil yang cukup baik bersama pemerintah daerah lainnya.

"Apalagi predikat itu ditambah dengan posisi nilai IKIP kita yang berada pada nilai di atas rata rata nasional sebesar 75,65 poin," kata Al Muktabar usai menghadiri launching IKIP Tahun 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (17/10).

Dikatakan Al Muktabar, Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota berkomitmen untuk memenuhi seluruh unsur yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

"Itu penting karena menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujarnya.

Lanjut Al Muktabar, IKIP menjadi bagian komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

"Baik OPD, Komisi Informasi Provinsi, badan publik lainnya, untuk terus belajar dan berupaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi, " imbuhnya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, ada beberapa aspek penilaian dalam IKIP 2024 ini yang diberlakukan, seperti dimensi politik dengan skor 76,19 poin. Lalu dimensi ekonomi 75 13 poin serta dimensi hukum sebesar 74,97 poin.

"Dalam dimensi politik itu beberapa hal yang menjadi penilaian misalnya kebebasan mencari informasi tanpa takut, partisipasi publik, literasi publik atas hak keterbukaan informasi," ujarnya.

Dalam aspek ekonomi, biaya ringan dalam mendapatkan informasi, dukungan anggaran pengelolaan informasi, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.

Sedangkan dalam dimensi hukum, meliputi jaminan hukum atas akses informasi, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pemohon informasi serta perlindungan hukum bagi whistleblower.

"Hasil IKIP 2024 ini juga merupakan penilaian dari berbagai perspektif seperti masyarakat, akademisi, jurnalis, pemerintah dan pelaku usaha," demikian tutup Nana.