DPR Dukung Kementerian UMKM Naikkelaskan Jutaan Usaha Rakyat

RMBANTEN.COM - Jakarta, UMKM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI untuk menaikkelaskan jutaan UMKM melalui penguatan anggaran program prioritas dan strategis.
 

Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis (4/9), Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyebut alokasi anggaran 2026 sebesar Rp296,59 miliar akan digunakan untuk pemberdayaan dan kewirausahaan.
 

“Pagu eksisting Kementerian UMKM tahun 2026 sebesar Rp296,59 miliar,” jelas Helvi.
 

Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM
 

Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja kementerian yang membina 57 juta UMKM se-Indonesia. Anggota Fraksi Golkar, Ilham Permana, menilai anggaran tersebut masih kecil dibanding beban kerja besar.
 

“Kami setuju usulan tambahan anggaran agar bisa terserap optimal di 2026,” tegas Ilham.

UMKM Penopang Perekonomian
 

Anggota Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menambahkan UMKM adalah tulang punggung perekonomian dengan kontribusi besar terhadap PDB.
 

“UMKM harus didukung penuh. Harga listrik dan gas pun perlu diturunkan agar mereka tetap berproduksi,” katanya.
 

Tambahan Anggaran Disetujui
 

Rapat kerja menghasilkan keputusan mendukung penambahan anggaran Rp425,51 miliar untuk diajukan ke Badan Anggaran DPR RI.
 

Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menegaskan persetujuan itu karena UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB Nasional.
 

“UMKM adalah nadi perekonomian bangsa. Semangat UMKM harus dijaga,” ujarnya.
 

Optimisme Wamen Helvi
 

Menanggapi keputusan tersebut, Wamen Helvi menegaskan pihaknya siap bekerja keras. Anggaran tambahan akan digunakan untuk program SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi dan legalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan rantai pasok.
 

“Melalui anggaran ini kami optimistis mendorong UMKM naik kelas. Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana bekerja cerdas lewat kolaborasi,” pungkas Helvi.