Demokrat Gabung Koalisi Ganjar! Begini Jawaban Bambang Pacul
RMBanten.com - Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diisukan bakal bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berpeluang merapat ke kubu koalisi partai pendukung bakal Capres Ganjar Pranowo pasca hengkang dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP).
"Dalam politik itu kemungkinan selalu bisa terjadi. Seni menciptakan kemungkinan itu keahlian para politisi. Jadi apakah tertutup sama sekali, namanya juga politik,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di Jakarta, Rabu (13/9).
Bambang Pacul lantas menyinggung seni kemungkinan dalam politik. Ia mencontohkan sikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang keluar dari poros pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan.
“Kau juga tidak bisa mengira seninya Cak Imin untuk keluar dari 08, masuk ke PKS, Anies. Itu seni semua,” tuturnya.
Atas dasar itu, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP ini enggan berspekulasi mengenai wacana merapatnya Partai Demokrat ke poros PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
“Jadi, kita tunggu saja, layar politik yang akan tampil di republik ini,” demikian Pacul.
Seberapa penting Partai Demokrat bagi kubu PDIP kalau nantinya bergabung dengan poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, belum bisa dihitung dengan pasti.
"Seberapa penting? Kan ada adagium 'seribu teman kita masih kurang, satu orang musuh kebanyakan'. Kau artikan sendiri itu,” ujarnya.
Bambang Pacul menambahkan, terkait Pilpres 2024, PDIP akan menjalankan mandat yang diamanatkan Kongres.
"Mandat Ketua Umum, kan begitu. Nah ini urutan organisasinya begitu,” tuturnya.
Artinya, lanjut Pacul, semua hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024 tergantung keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Parlemen 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Keamanan | 3 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Keamanan | 3 hari yang lalu