Menteri Ara Bidik Lahan Komdigi Depok, Rusun MBR Segera Dibangun

RMBANTEN.COM - Depok — Pemerintah mulai mematangkan rencana pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Depok, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan hunian vertikal tersebut, Sabtu (7/3/2026). 
 

Peninjauan ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, serta jajaran pejabat Kemkomdigi untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Lahan Negara 45 Hektare Disiapkan
 

Kawasan yang ditinjau memiliki luas sekitar 45,06 hektare. Rinciannya, sekitar 30,086 hektare merupakan lahan milik Komdigi dengan lebih dari 24,7 hektare masih berupa lahan kosong.
 

Sementara itu, sekitar 14,97 hektare lainnya merupakan lahan milik Radio Republik Indonesia, dengan sekitar 9,62 hektare yang belum dimanfaatkan.
 

Namun sebagian area tersebut saat ini masih ditempati warga. Tercatat sekitar 218 kepala keluarga menempati lahan negara tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.
 

Lokasi Strategis di Tengah Kota
 

Selain luas, kawasan ini dinilai memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas. Lokasinya berada sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.

Di sekitar lokasi juga telah tersedia berbagai fasilitas publik seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, hingga sekolah dari tingkat dasar sampai menengah.
 

Kondisi tersebut membuat kawasan ini dinilai ideal untuk pembangunan hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
 

Solusi Kurangi Backlog Perumahan
 

Menurut Maruarar, pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi salah satu solusi mengurangi backlog perumahan yang terus meningkat di Depok.
 

Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
 

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh kredit rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, dan cicilan yang diperkirakan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
 

“Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,” ujar Maruarar.
 

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau bagi masyarakat.
 

Kebutuhan Rumah di Depok Masih Tinggi
 

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan kebutuhan hunian di kota tersebut masih sangat besar. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu warga Depok belum memiliki rumah.
 

Karena itu, Pemerintah Kota Depok menyatakan siap mendukung penuh rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam percepatan perizinan dan koordinasi lintas instansi.
 

Kolaborasi Manfaatkan Aset Negara
 

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemkomdigi berharap lahan negara yang cukup luas tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
 

Pembangunan rusun di kawasan ini ditargetkan bisa segera dimulai dalam waktu dekat dan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga negara dalam memanfaatkan aset negara.
 

Dengan semangat gotong royong, proyek ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.