Tiga Bidang Lahan Disediakan, Pemkot Tangerang Gaspol Dukung Program MBG!

RMBANTEN.COM - Serpong, MBG – Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat. 
 

Tak sekadar wacana, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin langsung turun tangan menyiapkan tiga bidang lahan strategis di tiga kecamatan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 

Dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten (BLKI Provinsi Banten, Serpong, Tangsel), Senin (12/5/2025), Sachrudin menyatakan komitmennya di hadapan Gubernur Banten Andra Soni dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten.

 

“Kami telah siapkan lahan di Ciledug, Larangan, dan Karawaci. Ini bentuk nyata dukungan Pemkot Tangerang terhadap program strategis nasional dalam menjamin pemenuhan gizi generasi penerus bangsa,” tegas Sachrudin.
 

Total 13 Ribu Meter Persegi untuk Generasi Sehat
 

Rincian lahan yang disiapkan Pemkot Tangerang sebagai berikut:
 

1. Ciledug: 1.964 m²
 

2. Larangan: 9.811 m²
 

3. Karawaci: 1.969 m²

Totalnya mencapai lebih dari 13 ribu meter persegi. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Pemkot Tangerang tak main-main soal gizi rakyat.
 

Dukungan Total untuk Masa Depan Anak Bangsa
 

Menurut Sachrudin, gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

 

“Kami tidak ragu beri dukungan penuh. Ini bukan hanya soal program, tapi investasi besar untuk masa depan bangsa,” tandasnya.
 

Penandatanganan MoU: Semua Kepala Daerah Kompak
 

Rapat koordinasi ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana dan seluruh kepala daerah se-Banten. 
 

MoU ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang meminta dukungan penyediaan lahan dari pemerintah daerah.
 

Langkah Pemkot Tangerang ini menandai keseriusan daerah dalam menyukseskan agenda nasional. Pemerintah daerah kini tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas manusia secara holistik.