Telan Biaya Rp 2,2 Triliun, Bendungan Karian Diresmikan Presiden Jokowi

RMBanten.com - Lebak - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Senin (8/1).

Presiden Jokowi menyebutkan, pembangunan bendungan tersebut menelan biaya Rp 2,2 triliun.

"Alhamdulillah pada sore hari ini, kita resmikan Bendungan Karian yang dibangun sejak 2015 sampai sekarang dan menelan anggaran biaya Rp 2,2 triliun," ujar Jokowi saat peresmian.

Dijelaskan Jokowi Bendungan Karian memiliki volume tampungan 315 juta meter kubik dan luas genangan 1.773 hektare.

"Bendungan ini menjadi salah satu bendungan terbesar yang kita bangun," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengklaim keberadaan bendungan Karian memberikan manfaat kepada masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian kecil di Provinsi Jawa Barat seperti memberikan manfaat irigasi bagi 22 ribu hektare sawah.

"Bendungan ini juga akan memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat. Tidak hanya untuk Provinsi Banten, tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di Jakarta hingga Kabupaten Bogor," ujarnya.

Seelain itu, kata Jokowi Bendungan Karian bisa memenuhi kebutuhan air baku sebesar 10,6 meter kubik per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang, serta di Jakarta bagian barat dan juga Kabupaten Bogor.

"Juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menghasilkan listrik 1,8 megawatt," tambahnya.

Manfaat buat masyarakat Banten

Sementara Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan Bendungan Karian akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Banten, baik dalam pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan lahan pertanian maupun untuk pengendalian banjir.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden atas dorongan banyaknya pembangunan di Provinsi Banten, terkhusus PSN Bendungan Karian yang luar biasa ini,” ujar Al Muktabar.

Menurut Al Muktabar, Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.

Al Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik yang sudah dilaunching beberapa tahun lalu.

"Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrim,” pungkasnya.