Pilkada Lewat DPRD? Burhanuddin: Ya Sekalian Aja Ubah Sistem Politik Kita!

RMBANTEN.COM - Jakarta, 28 Februari 2025 – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Tapi, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi langsung menohok. Menurutnya, kalau kepala daerah dipilih DPRD, ya sekalian aja ganti sistem politik kita!
 

"Indonesia ini sistemnya presidensial. Jadi, kepala daerah dan presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD," tegas Burhanuddin dalam diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat (28/2).
 

Burhanuddin mengingatkan, kalau kepala daerah dipilih DPRD, pertanggungjawabannya bukan lagi ke rakyat, melainkan ke DPRD. Lebih parahnya lagi, bisa dipecat kapan aja!
 

"Kalau dipilih DPRD, kepala daerah bisa di-impeach kapan saja. Ini berbahaya, karena dalam sistem presidensial, kepala daerah dan presiden itu harusnya fixed sampai akhir masa jabatan, kecuali melakukan kesalahan besar," ujarnya.
 

Mau Ubah Pilkada? Ubah Sekalian Sistem Politiknya!
 

Menurut Burhanuddin, Undang-Undang Dasar 1945 memang nggak secara eksplisit menyebut pilpres dan pilkada harus langsung atau nggak langsung. Tapi, prinsipnya harus demokratis.
 

"Secara konstitusional, pemilu oleh DPRD memang nggak salah. Tapi masalahnya, kita ini pakai sistem presidensial. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, ya sekalian aja ubah sistem politik kita!" katanya.
 

Ia mencontohkan Inggris. Meski negara parlementer, wali kota di banyak kota tetap dipilih langsung.
 

"Di London aja wali kota dipilih langsung. Makanya, banyak wali kota Muslim yang terpilih di sana. Jadi, kalau ada yang bilang kepala daerah lebih baik dipilih DPRD, itu bukan berdasarkan fakta, tapi feeling aja," sindirnya.
 

Burhanuddin menegaskan, kalau mau ubah sistem pemilu, jangan setengah-setengah.
 

"Desain pemilu kita ini nggak pernah pas karena sering berubah berdasarkan kepentingan sesaat. Ini yang harus kita hentikan!" pungkasnya.