Pemprov Banten Lakukan Pengawasan Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru 2024

RMBanten.com - Serang - Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga pangan menjelang Hari Besar Natal dan Tahun Baru 2024. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Senin (4/12).

"Menjelang Nataru, inflasi di Provinsi Banten menurut data BPS pada bulan November 2023 secara y-o-y inflasi Provinsi Banten sebesar 3,03 persen,” ujar Al Muktabar.

Dijelaskan Al Muktabar, dalam menghadapi Nataru pihaknya terus memberikan perhatian kepada komoditas pemicu inflasi. Dimana, perhatian tersebut dilakukan pada komoditi yang mengalami fluktuatif seperti harga cabai dan beras.

Menurut Data BPS Provinsi Banten mencatat, komoditas beras memberi andil inflasi sebesar 0,48 persen. Sedangkan untuk cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,31 persen.

"Berdasarkan kondisi itu kita sedang menindaklanjuti tentunya sesuai dengan arahan Kemendagri,” ungkap Al Muktabar.

Arahan tersebut di antaranya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mengawasi jalur sistem distribusi. Selain itu, menjelang hari besar keagamaan natal dan tahun baru juga perlu adanya peningkatan cadangan pangan.

Al Muktabar menyampaikan pihaknya terus mengoptimalkan kerja sama antar daerah. Dengan menggunakan instrumen yang sudah ada sebelumnya atau instrumen terbaru, ia harap mampu memperketat pengawasan pasokan bahan pangan.

"Dan tindaklanjut itu kita lakukan bersama-sama agar antar daerah memiliki ketahanan pangan yang baik dan siap menyambut Nataru itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Al Muktabar menyebut. beberapa langkah yang ditempuh dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten diantaranya pelibatan badan usaha, mengefektifkan komponen zakat, operasi pasar murah secara terus menerus, sidak ke pasar secara intens, akses ke distributor bersama TNI/Polri dan Kejati, kerja sama antar daerah dengan mendorong BUMD, gerakan menanam serta mengoptimalkan TP PKK, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Insentif Daerah (DID), hingga program-program spesifik yang dilakukan Forkopimda Provinsi Banten.

"Kunci semua ini kolaborasi atau kerja bersama. Bupati dan Walikota kerja bersama dengan Provinsi bersama Forkopimda-nya. DPRD juga sangat mendukung kebijakan kita. Diharapkan ke depannya situasi dan kondisi ini terus terjaga,” jelasnya.

Al Muktabar mengaku, pihaknya juga rutin dan sering terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sehingga dapat memetakan permasalahan yang ada untuk diselesaikan.  

"Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang tidak perlu panik. Karena, Pemerintah selalu hadir untuk menangani permasalahan yang dihadapi rakyat,” demikian tutup Al Muktabar melansir laman bantenprov.go.id