Banten

Politik

Parlemen

Hukum

Ekbis

Peristiwa

Keamanan

Nasional

Olahraga

Dunia

Opini

Galeri

Gaya Hidup

Budaya

Pendidikan

Kesehatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Muhaimin Iskandar Sebut Kondisi Miskin Ekstrem Capai 2,3 Juta Orang

Laporan: Firman
Rabu, 27 November 2024 | 13:40 WIB
Menko PM Muhaimin Iskandar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Foto: Humas Kemenko PM/RMN)
Menko PM Muhaimin Iskandar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Foto: Humas Kemenko PM/RMN)

RMBANTEN.COM - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan kondisi miskin ekstrem di Indonesia saat ini sekitar 2,3 juta atau 0,8 persen. Kemudian, kondisi kemiskinan sekitar 23-24 juta miskin atau masih sekitar 8,3 persen.

 

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar saat menghadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (26/11).


Ketua Umum PKB itu Dalam pertemuannya melaporkan berbagai tugas dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukannya.

Muhaimin menargetkan tahun 2025 seluruh bantuan-bantuan dan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, dia mengatakan, pemerintah akan membentuk paradigma baru terkait pemberdayaan masyarakat.


"Paradigma baru adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya. Jadi ibaratnya kenaikan kelas dari miskin ekstrim, miskin, berdaya, lalu mandiri," ujar pria yang akrab disapa Gus Imin dalam keterangan resmi, yang dikutip Rabu (27/11/2024).


Pemerintah kata Muhaimin akan terus mendorong masyarakat miskin supaya bisa berdaya. Ke depannya, jenis bantuan sosial akan di evaluasi, begitu juga dengan cara penyaluran dan mekanismenya.


"Yang lebih penting lagi, agar program-program pemberdayaan, mulai pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM. Peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi," ujar Gus Imin.


Muhaimin mengatakan, pemerintah juga akan fokus meningkatkan kapasitas masyarakat kelas menengah bawah supaya bisa berdaya. Nantinya masing-masing kementerian dan lembaga terkait akan didorong melakukan pelatihan, permodalan, dan pemberdayaan.


"Seluruh kementerian yang melakukan pelatihan, akan terstandarisasi, sehingga pelatihan tidak seremonial, tapi pelatihan betul-betul memberdayakan. Seluruh permodalan kita konsolidasikan," pungkasnya.rajamedia

Komentar: