Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

ASEAN Pertahankan Pembatasan Politik Myanmar

Laporan: Tim Redaksi
Senin, 16 November 2026 | 08:24 WIB
KTT ASEAN ke-49 di Manila - BPMI Setpres -
KTT ASEAN ke-49 di Manila - BPMI Setpres -

RMBANTEN.COM — Manila — Para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan kebijakan pembatasan keterwakilan politik Myanmar dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hingga terdapat kemajuan berarti dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC).
 

Keputusan tersebut tertuang dalam dokumen resmi ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus yang diadopsi di Manila, Filipina, pada 15 November 2026.
 

Meski demikian, ASEAN membuka peluang pemulihan keterwakilan politik Myanmar secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan dan kemajuan konkret dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut.
 

ASEAN Kecam Kekerasan terhadap Warga Sipil
 

Dalam dokumen tersebut, para pemimpin ASEAN menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap konflik dan situasi kemanusiaan di Myanmar.
 

ASEAN mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan fasilitas publik serta mendesak seluruh pihak yang terlibat segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu.
 

Seluruh pihak juga diminta menahan diri, melindungi keselamatan warga sipil dan infrastruktur sipil, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan dan dialog politik nasional yang inklusif.
 

ASEAN menegaskan kembali komitmennya membantu Myanmar menemukan penyelesaian damai dan berkelanjutan. Myanmar tetap menjadi bagian integral dari kawasan ASEAN.
 

Konsensus Lima Poin Tetap Jadi Acuan
 

ASEAN menegaskan Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama dalam menangani krisis politik Myanmar.
 

Kesepakatan yang disetujui pada 2021 tersebut diarahkan untuk menghentikan kekerasan, mendorong dialog inklusif, serta menciptakan penyelesaian damai yang dipimpin dan dimiliki oleh masyarakat Myanmar sendiri.
 

Namun, para pemimpin ASEAN menilai pelaksanaan konsensus tersebut masih menunjukkan kemajuan yang belum memadai.
 

Meski demikian, ASEAN mencatat adanya perkembangan terbatas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).
 

Bantuan Kemanusiaan Diperluas
 

Dalam dokumen keputusan, ASEAN meminta penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan secara aman, efektif, transparan, dan tanpa diskriminasi.
 

Bantuan harus menjangkau masyarakat yang terdampak konflik, termasuk pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDPs).
 

ASEAN juga mendorong mitra regional dan internasional meningkatkan dukungan pendanaan agar kegiatan kemanusiaan dapat terus berlangsung.
 

Myanmar diminta memfasilitasi akses bagi AHA Centre dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk menjangkau komunitas yang belum memperoleh bantuan.
 

Perwakilan Politik Myanmar Belum Dipulihkan
 

Salah satu keputusan penting terdapat dalam poin 24 dokumen tersebut. ASEAN sepakat melanjutkan kebijakan kolektif mengenai keterwakilan nonpolitik Myanmar dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sampai terdapat kemajuan berarti dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
 

Namun, keikutsertaan Myanmar dalam pertemuan badan atau mekanisme sektoral ASEAN lainnya tetap tidak dibatasi di semua tingkatan.
 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatasan difokuskan pada keterwakilan politik di forum tingkat tinggi, bukan penghapusan keanggotaan Myanmar dari ASEAN.
 

Pemulihan Bertahap Bergantung pada Kemajuan
 

Dalam poin 25, ASEAN menyepakati pendekatan keterlibatan yang terukur melalui mekanisme bertahap dan berbasis kemajuan (phased and progress-based approach).
 

Pemulihan penuh keterwakilan politik Myanmar dapat dipertimbangkan apabila negara tersebut menunjukkan kemajuan konkret dan berkelanjutan dalam menjalankan Konsensus Lima Poin.
 

Dengan demikian, pemulihan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan bergantung pada perkembangan nyata di lapangan.
 

Singapura Pimpin ASEAN pada 2027
 

ASEAN juga menekankan pentingnya koordinasi antara ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua berikutnya untuk menjaga kesinambungan kebijakan penanganan krisis Myanmar.
 

Singapura akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada 2027. Para pejabat senior ASEAN juga diminta melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan pembentukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan mandat jangka panjang guna menjaga kesinambungan diplomasi.
 

ASEAN selanjutnya akan meninjau kembali keputusan tersebut dalam pertemuan mendatang. Para menteri luar negeri juga diberi mandat untuk terus memantau perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin dan melaporkannya pada KTT ASEAN berikutnya.
 

Keputusan Manila menegaskan bahwa penyelesaian krisis Myanmar tetap menjadi agenda penting ASEAN, dengan penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan bantuan kemanusiaan sebagai prioritas.
 

RMBANTEN.COM – Gancang, Bener, Percaya Kajen.rajamedia

Komentar: