Lapor Prabowo! Bahlil Sampaikan Energi RI Aman, Pasokan Stabil

RMBANTEN.COM - Jakarta -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi energi nasional masih aman dan stabil meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya sekitar Selat Hormuz, terus memanas hampir dua bulan terakhir.
 

Penegasan itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026).
 

BBM Aman, Stok di Atas Batas Minimum
 

Dalam laporannya kepada Presiden, Bahlil menyebut pasokan bahan bakar minyak, baik solar maupun bensin, masih berada di atas standar minimum nasional.
 

Menurutnya, gejolak global belum mengganggu kebutuhan energi masyarakat dan industri di dalam negeri.
 

“Alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi meski ada geopolitik di Timur Tengah, kita masih stabil,” ujar Bahlil.
 

Minyak Mentah Juga Masih Terkendali
 

Tak hanya BBM, stok minyak mentah untuk kebutuhan nasional juga disebut berada pada level aman.
 

Pemerintah, kata Bahlil, terus mendorong pengembangan kilang minyak atau refinery agar Indonesia memiliki kapasitas pengolahan yang lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada dinamika pasar internasional.
 

Tantangan Besar: Impor LPG Masih Tinggi
 

Meski sektor BBM relatif aman, tantangan serius masih terjadi pada komoditas LPG.
 

Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Sementara produksi domestik hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
 

Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 

Pemerintah Siapkan Solusi Pengganti
 

Bahlil menegaskan pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.
 

Salah satunya dengan mencari energi substitusi yang lebih efisien dan berbasis sumber daya dalam negeri.
 

“Karena itu, kami sedang mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG,” jelasnya.
 

Menuju Kedaulatan Energi
 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian energi nasional.
 

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah ingin memastikan Indonesia bukan hanya aman pasokan, tetapi juga semakin berdaulat dalam sektor energi.