Pj Al Muktabar Klaim Capaian Target Provinsi Banten Sangat Tinggi

RMBANTEN.COM - Serang - Indeks pencapaian menunjukan target Provinsi Banten yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

Begitu disapampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (7/5).

"Dalam rangka pencapaian target Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, secara umum telah tercapai dalam kategori tinggi dan sangat tinggi,” ucapnya.

Atas capaian itu, Al Muktabar, mengaku, perintahkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil langkah konkret dan strategis dalam upaya perbaikan terus menerus.

Rapat paripurna Pj Gubernur Banten dengan DPRD ini membahas empat isu. Pertama, Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang Penerapan Rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Banten TA 2023.

Kedua, Penyampaian dan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas LKPJ Gubernur Banten TA 2023;

Ketiga, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan DPRD Provinsi Banten terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Banten TA 2023;

Keempat, Penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten .

“Dalam rangka pencapaian target Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, secara umum telah tercapai dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Terhadap capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan akan menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti,” ujar Al Muktabar.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten, dikatakan Al Muktabar, terus menunjukkan peningkatan. Berbagai indeks penilaian turut menunjukkannya. Pada indek reformasi birokrasi meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 66,11 poin menjadi 78,17 poin pada tahun 2023.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten sebanyak delapan kali berturut-turut. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik meningkat dari 3,02 poin pada tahun 2022 menjadi 3,39 poin pada tahun 2023.

"Secara faktual fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehingga dapat terwujud konsistensi antara keluaran hasil manfaat dan dampak dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan,” ujarnya.

Keberhasilan pencapaian target pembangunan, kata Al Muktabar merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

"Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten,” ucapnya.

Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan, secara komprehensif rekomendasi DPRD Provinsi Banten secara menyeluruh merupakan niat dan keinginan bersama masyarakat Banten. Pada akhirnya sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

"Atas rekomendasi itu, kita menindaklanjuti dan melaksanakannya dan juga bersama-sama,”ucapnya.

Atas tindak lanjut rekomendasi BPK RI, Al Muktabar menegaskan pada dasarnya pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi itu. Beberapa hal teknis masih dalam rentang waktu tindak lanjut.

"Kita berkomitmen untuk melaksanakan itu,” demikian tutuop Al Muktabar melansir laman bantenprov.go.id.