Prabowo Gaspol Kredit Rakyat Rp400 Triliun, 28 Juta Keluarga Jadi Sasaran

RMBANTEN.COM  — Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat melonjak dari sekitar Rp53 triliun saat ini menjadi Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga. 
 

Target ambisius tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Target tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Saat ini, penyaluran kredit untuk rakyat telah menjangkau sekitar dua juta penerima manfaat. Pemerintah ingin memperluas jangkauan tersebut agar semakin banyak keluarga memperoleh kesempatan mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi.
 

Presiden menegaskan, akses keuangan tidak boleh berhenti pada tersedianya pembiayaan. Ukuran keberhasilannya adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
 

Kredit Rakyat Rp53 Triliun, Target Melonjak Jadi Rp400 Triliun
 

Dalam arahannya, Prabowo menyoroti pentingnya memperluas penyaluran kredit untuk rakyat sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
 

Dari realisasi sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat, pemerintah menargetkan penyaluran mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga.

Target tersebut menunjukkan skala perluasan pembiayaan yang signifikan. Jika tercapai, akses modal diharapkan semakin terbuka bagi masyarakat produktif, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga berpenghasilan rendah.
 

Namun, perluasan pembiayaan juga perlu diiringi kemudahan akses, pendampingan usaha, serta pengelolaan kredit yang sehat agar modal yang diterima benar-benar mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
 

TPAKD Jadi Ujung Tombak Inklusi Keuangan Daerah
 

Presiden mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024.
 

Keberadaan TPAKD dinilai menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan produktif bagi masyarakat di daerah.
 

Dengan demikian, peluang ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat pedesaan dan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan keuangan.
 

Penertiban Konsesi dan Pengawasan Kekayaan Negara
 

Selain membahas akses keuangan, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
 

Presiden mendorong penertiban konsesi yang tidak produktif serta penguatan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
 

Pengelolaan sumber daya dan kekayaan nasional, menurut arah kebijakan yang disampaikan dalam Rakornas tersebut, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia agar tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata bagi kesejahteraan rakyat.
 

Efisiensi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara
 

Prabowo turut menyoroti perlunya efisiensi badan usaha milik negara (BUMN) dan optimalisasi aset negara.
 

Pengelolaan aset harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan nasional.
 

Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan perekonomian untuk kemakmuran rakyat serta tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
 

Dengan pengelolaan yang efisien dan pengawasan yang kuat, aset negara diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 

Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
 

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Kepala Negara juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026.
 

Pembentukan dewan tersebut menjadi bagian dari agenda yang disampaikan dalam Rakornas TPAKD 2026, bersamaan dengan dorongan untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat koordinasi kebijakan.
 

Perhatian terhadap kesejahteraan keuangan menegaskan pentingnya memastikan layanan dan pembiayaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup.
 

Akses Keuangan Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
 

Prabowo menegaskan bahwa akses keuangan bukan sekadar tersedianya fasilitas pembiayaan. Lebih dari itu, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia harus memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan.
 

Pesan tersebut menjadi penekanan utama dalam Rakornas TPAKD 2026: keberhasilan kebijakan keuangan perlu diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
 

Target kredit Rp400 triliun, penguatan TPAKD, penertiban konsesi, serta optimalisasi aset negara menjadi sejumlah agenda yang membutuhkan koordinasi dan pelaksanaan secara konsisten.
 

Pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya tercermin dari besarnya angka pembiayaan atau nilai aset negara, melainkan dari semakin terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera.
 

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI)
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.